Bisnis.com, PALEMBANG - Uang ketok palu dinilai sebagai sumber terjadinya korupsi. Selama ini disinyalir ada praktik uang ketok palu untuk melancarkan pengesahan anggaran.
Oleh karena itu, Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol. Firli Bahuri mengingatkan anggota DPRD terpilih agar tidak sekali-kali minta uang "ketok palu" atau pengesahan anggaran.
Selama ini sering terdengar anggaran diperlambat karena belum adanya uang pengesahan atau ketok palu, kata Kapolda Firli di hadapan anggota DPRD terpilih empat kabupaten di Palembang, Rabu (4/9/2019).
"Itu tidak boleh terjadi karena anggaran yang ada untuk kepentingan terutama demi menyejahterakan masyarakat," ujar Firli.
Selain itu Firli meminta agar janji kampanye selama ini bisa diwujudkan sehingga masyarakat tidak merasa kecewa.
Anggota dewan yang sudah terpilih diminta wujudkan janji saat kampanye, ujar jenderal polisi bintang dua itu.
Memang, lanjut Firli, hal itu tidak mudah namun harus diwujudkan secara bertahap sehingga masyarakat mempercayai wakil rakyat tersebut.
Namun, yang penting lagi anggota dewan harus membangun dalam bingkai persatuan dan kesatuan demi mewujudkan masyarakat agar semakin sejahtera.
Selain itu, harus peduli dengan masyarakat dan bila terjadi konflik harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru dalam pengarahannya mengatakan anggota dewan akan menghadapi banyak permasalahan, sehingga harus berhati hati.
Di satu sisi ada tekanan, baik dari dalam dan luar sehingga bila tidak dapat menyikapi bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan.
Herman Deru mengajak para anggota dewan untuk bersama-sama membangun daerah dengan bingkai kesatuan sehingga Sumsel Maju untuk semua semakin terwujud.
Gubernur Sumsel dan jajaran pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel melaksanakan pertemuan dengan anggota dewan terpilih dari Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
