Bisnis.com, PEKANBARU — Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK, kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
Ketua DPP Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan silahkan KPK serta aparat penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan dalam mengelola lahan negara.
"Kalau ada bukti, itu boleh ditindak karena membayar pajak itu sudah kewajiban dan perusahaan harus mengikuti regulasi yang ada," katanya, Kamis (2/5/2019).
Menurut dia adanya temuan pengelolaan lahan tanpa izin di Riau, kemungkinan dilakukan oleh masyarakat. Karena saat ini aturan operasional perusahaan di Indonesia sudah ketat, sehingga setiap kegiatan bisnis yang memanfaatkan tanah negara tentu sudah punya landasan hukum, seperti HGU atau izin lainnya.
Namun meski sudah memegang izin, ada pula kemungkinan perusahaan lalai dalam menjalankan pengelolaan lahannya, sehingga area itu terbengkalai serta tidak dikontrol, sehingga diambil oleh masyarakat sekitar untuk menjalankan kebun dan lainnya.
"Ya boleh jadi begitu, sudah dapat izin tapi tidak dilaksanakan dan tidak dikontrol, masyarakat ambil dan mengelola," katanya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya 1 juta hektare lahan usaha yang tidak memiliki izin serta tidak menyetor pajak.
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan lahan yang saat ini digunakan untuk usaha perkebunan dan pertambangan itu, dikuasai oleh masyarakat dan perusahaan tidak berizin.
"Kita akan tertibkan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tidak memiliki izin atau dikategorikan non clean and clear, karena mereka tidak bayar pajak sebab tidak memiliki NPWP, makanya akan kita tertibkan bertahap," katanya.
Pihaknya mengaku akan melakukan investigasi secara berkelanjutan, dengan dukungan serta koordinasi gubernur, bupati dan wali kota, serta masyarakat setempat.
