Palembang Kerja Sama dengan BIG Dukung Kebijakan Satu Peta

Pemerintah Kota Palembang menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang terkait Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JGID) di ibu kota Sumatra Selatan itu.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 10 April 2019  |  16:53 WIB
Palembang Kerja Sama dengan BIG Dukung Kebijakan Satu Peta
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Presiden mengharapkan kebijakan satu peta dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan. - Antara/Aprillio Akbar

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang terkait Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JGID) di ibu kota Sumatra Selatan itu.

Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z. Abidin, mengatakan kerja sama itu penting untuk mendukung program pemerintah pusat.

“Pentingnya JIGN dan JIGD untuk mendukung terealisasinya one map policy,” ujarnya di Palembang pada Selasa (9/4/2019).

Dia menjelaskan kebijakan satu peta itu diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Selama ini banyak instansi yang mengeluarkan data masing-masing sehingga tumpang tindih, sedangkan untuk negara lain sudah mengacu pada satu data.

“Kalau sudah satu data itu enak. Mau cari data apa tinggal ketik, muncul. Ini bisa menjadi acuan dalam pembuat kebijakan,” kata Hasanuddin.

Dia menjelaskan pembangunan jaringan itu untuk mendorong semua stakeholder di daerah bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mewujudkan Jaringan Infromasi Geospasial Nasional (JIGN).

Hasanuddin menjelaskan geospasial berasal dari kata space atau ruang. Dalam geospasial data itu bisa panjang, tinggi, luas, berat, dan lain-lain, yang kemudian diolah.

Setelah diolah, digunakan sebagai  alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

“Informasi geospasial ini diperlukan oleh birokrasi dan masyarakat di semua tingkatan, untuk meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional,” tuturnya.

Hasanuddin menambahkan kebijakan satu peta bertujuan membuat peta yang mengacu pada satu georeferensi, geostandar, geodatabase, dan lainnya.

Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, menyambut baik kerja sama tersebut untuk menjadikan Kota Palembang satu peta, dengan melibatkan Pramuka.

“Itu sangat membanggakan. Palembang saat ini tengah memperhatikan data-data masalah fasilitas umum dan aset aset yang dimiliki. Dengan kerja sama ini kita bisa mendata dengan baik hal tersebut,” kata Fitrianti.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
palembang, kebijakan satu peta

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top