Data BPS Bisa Jadi Polemik di Tahun Politik

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Suhariyanto, mengungkapkan data yang dipublikasikan pihaknya setiap bulan sering dijadikan polemik dalam masyarakat menjelang Pemilu pada 17 April 2019.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 19 Februari 2019  |  20:21 WIB
Data BPS Bisa Jadi Polemik di Tahun Politik
Kepala BPS Suhariyanto (kiri) didampingi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Yunita Rusanti memberi penjelasan terkait inflasi saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/2). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, PALEMBANG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Suhariyanto, mengungkapkan data yang dipublikasikan pihaknya setiap bulan sering dijadikan polemik dalam masyarakat menjelang Pemilu pada 17 April 2019.

"Data BPS ada satu pihak yang menggunakannya untuk hal negatif dan pihak lainnya hal positif. Kondisi tersebut bisa menjadi polemik di tahun politik ini," kata Suhariyanto ketika membuka rapat teknis nasional pimpinan BPS persiapan Sensus Penduduk 2020, di Palembang, Selasa (19/2/2019).

Dia menjelaskan, pada 2019 merupakan tahun sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia karena ada pemilihan anggota legislatif maupun Presiden dan Wapres.

Menghadapi tahun politik ini suhu politik meningkat, kondisi tersebut memberi dampak kepada BPS sehingga mendorong pihaknya perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah berkembangnya polemik di tengah-tengah masyarakat yang bisa mengganggu pesta demokrasi rakyat itu.

"Setiap awal bulan BPS mempubliskasikan data yang menjadi pekerjaan utama pemerintah kepada masyarakat secara luas," ujarnya.

Selama ini, pihaknya dapat menghadapi polemik dari data BPS dengan baik melalui komunikasi intensif dengan media massa serta semua pihak.

Badan yang bertugas menyediakan dan mengolah data berupaya menjaga integritas dan profesionalitas, sehingga bisa meyakinkan masyarakat bahwa data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.

"Semua data yang diolah BPS secara rutin setiap bulan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga bisa digunakan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan serta kebijakan," kata Suhariyanto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bps

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top