Bisnis.com, PADANG—Kementerian Pekerjaan dan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta daerah memastikan pembebasan lahan dilakukan dengan serius dan tuntas, sebelum proyek pembangunan dilakukan.
Termasuk, untuk pemerintah daerah Sumatra Barat, yang selama ini pembangunan infrastruktur kerapkali terkendala karena pembebasan lahan yang tidak tuntas dan memakan waktu lama.
Firdaus Ali, Staf Ahli Kementerian PUPR mengingatkan pemda di Sumbar, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi dan serius dalam pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur.
“Pesan Pak Menteri PUPR, [Sumbar] perlu keseriusan dan tanggungjawab teman – teman di daerah soal pembebasan lahan untuk proyek pembangunan di daerah,” katanya dalam rapat koordinasi dengan pemda provinsi dan sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar, Kamis (24/1/2019).
Dia menyebutkan selama ini banyak pekerjaan infrastruktur terhambat pembangunannya hanya karena masalah pembebasan lahan yang belum kelar. Padahal, anggaran untuk pembangunan sudah ada.
Apalagi, untuk tahun anggaran 2019 misalnya, waktu pengerjaan sangat sempit karena bertepatan dengan pesta demokrasi, sehingga proyek – proyek yang sudah direncanakan sebelumnya, harus dikerjakan lebih cepat.
“Jangan sampai, karena waktunya memang sempit, proyek infrastruktur yang sudah direncanakan justru terabaikan,” katanya.
Dia menyebutkan untuk tahun ini, Sumbar mendapatkan 17 proyek pembangunan jalan dan jembatan, serta enam paket pengawasan yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Makanya, kepala daerah juga diminta lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk memastikan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur itu berjalan sesuai rencana.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui kendala pembebasan lahan acapkali menghambat pembangunan di daerah itu. Namun, dia memastikan persoalan itu bisa diatasi asal dilakukan dengan serius dan duduk bersama masyarakat serta instansi terkait lainnya.
“Soal pembebasan lahan ini, betul – betul kami minta kepada kepala daerah [bupati/wali kota] untuk dijadikan perhatian utama, agar pembangunannya lancar,” ujarnya.
Dia juga meminta kepala daerah bergerak cepat untuk koordinasi, terutama dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar untuk memastikan kesiapan dalam melaksanakan pengerjaan, kecocokan desain, dan hal – hal teknis pembangunan infrastruktur tersebut.
Adapun, beberapa jalan yang akan menjadi prioritas pembangunan tahun ini antara lain pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan. Jalan Solok Selatan – Dharmasraya, jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman Barat, dan daerah lainnya.