Bisnis.com, PALEMBANG – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Sumatra Selatan membuka kembali lelang bahan baku aspal karet karena sepi peminat pada akhir tahun lalu.
Berdasarkan catatan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Sumsel belum ada satu pun Perusahaan yang memasukkan berkas penawaran ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga berakhirnya masa waktu pengajuan penawaran.
Kepala BBPJN Wilayah V, Kiagus Syaiful Anwar, mengatakan lelang bahan baku berupa brown crepe itu sudah dilaksanakan sejak Desember lalu. Rencananya jumlah bahan aspal karet yang bakal diserap sebanyak 1.248 ton.
Hanya saja, setelah dilelang tidak ada satupun perusahaan penyedia yang memasukkan penawaran.
“Belum [pemenang tender] Rencananya nanti akan dilelang ulang,” kata Syaiful, Senin (7/1/2019).
Syaiful mengemukakan pihaknya tidak tahu pasti alasan minimnya kepesertaan perusahaan penyedia. Namun demikian, dirinya memastikan penggunaan aspal karet di sejumlah jalan tidak akan terkendala.
“Penggunaan di jalan Sumsel tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan di lelang berikutnya sudah ada pemenangnya,” katanya.
Dia menjelaskan, aspal karet tahun lalu sudah digunakan di jalan nasional yang berada di kawasan Muara Beliti-Tebing Tinggi-Batas Kota Lahat sepanjang 5,431 km.
Sementara di tahun ini, rencananya pihak Kementerian bakal menggunakannya di dua lokasi. Yakni di ruas jalan Muara Beliti-Tebing Tinggi-Batas Kota Lahat sepanjang 2,8 km dan di ruas jalan Prabumulih-Beringin-Baturaja sepanjang 17,25 km. "Rencananya digunakan di dua ruas itu dulu," katanya.
Bahan karet brown crepe digunakan sekitar 7% dari aspal karet atau sebanyak 81 ton karet alam per km. Penggunaan aspal karet dipilih lantaran kualitasnya lebih baik ketimbang aspal minyak PEN 60 yang biasa dipakai.
Syaiful menegaskan nantinya harga karet yang dibeli dari petani mencapai Rp8.000 per kg. Karet dari petani tersebut memiliki kadar karet kering (K3) sebesar 55-60%.
Pembelian karet dari petani dilakukan oleh pabrik yang memproduksi brown crepe. Kementerian nantinya akan menunjuk pabrik yang menyuplai bahan brown crepe kepada Kementerian PU. Syaratnya, pabrik wajib mencantumkan Surat Keterangan Asal Brokat (SKAB) dan kuitansi pembelian dari petani atau KUD.
Sementara itu, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP), Rudi Arpian, mengatakan kualifikasi dan kuantitas yang ditawarkan Kementerian PUPR cukup tinggi.
Bahan brown crepe hanya diproduksi 3 pabrik yang ada di Sumsel. Sementara, produksinya tidak sebanyak yang diperlukan Kementerian PUPR.
"Di samping itu, banyak pengusaha yang kurang berminat mengikuti lelang yang dilakukan pemerintah dan lebih memilih untuk bertransaksi bisnis secara langsung," katanya.
Saat ini pihaknya tengah mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk mengubah kebutuhan bahan campur aspal karet dari brown crepe ke blanket. Kedua bahan campur tersebut merupakan jenis yang sama. Hanya saja, untuk brown crepe lembaran karetnya hanya setebal 3 milimeter sehingga kadar karetnya lebih bersih.
Sedangkan blanket memiliki ketebalan diatas tiga milimeter sehingga kandungan karetnya masih kotor.
Namun, blanket bisa diproduksi oleh 29 pabrik karet yang ada di Sumsel. Dari sisi harga, blanket lebih murah ketimbang brown crepe.
"Kami sudah berkonsultasi dengan Pusat Penelitian (Puslit) Karet Sumbawa. Blanket bisa menjadi bahan campur aspal karet. Artinya jika Kementerian PUPR menggunakan bahan campur blanket, tentunya peserta lelang akan lebih banyak," katanya.
Untuk mengatasi sepinya minat pengusaha, Rudi juga bakal mengusulkan kepada Kementerian untuk mengubah sistem lelang.
Nantinya, peserta lelang diusulkan dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan lelang karet. Lelang pengadaan pun diusulkan untuk dipecah menjadi Rp2,5 miliar per paket agar KUD bisa ikut serta. KUD nantinya akan menjalin kerjasama dengan pabrik karet yang memproduksi brown crepe.
"KUD bisa ikut lelang untuk pengadaan brown crepe. Syaratnya sudah menjalin kerja sama dengan pabrik,” ujarnya.
Dia melanjutkan bagi KUD yang tidak bisa memproduksi brown crepe. Nantinya, KUD akan dibayar setelah brown crepe diterima.
“Dengan begitu, peserta lelang akan semakin banyak,. Selain itu, skema kepesertaan KUD juga untuk memastikan asal karet dari petani di Sumsel,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
