Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan mematangkan rencana pengadaan beras bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah itu dalam skema subsidi.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan terdapat tiga opsi untuk pengadaan beras sebagai bentuk tunjangan kepada pegawai sekaligus membantu penyerapan beras petani di Sumsel.
"Untuk saat ini ada tiga opsi yang kami tawarkan. Pertama, Pemprov baru siap subsidi Rp1.400 per kg untuk beras premium dari harga Rp11.000 per kg. Kedua, Pemprov mensubsidi semua beras premium. Ketiga, subsidi Rp1.400 per kg tidak melalui Bulog namun diberikan langsung kepada ASN yang bersangkutan,” jelasnya, Jumat (7/12/2018).
Mawardi mengemukakan sesuai arahan gubernur Sumsel agar beras bagi ASN disediakan melalui koperasi di setiap OPD.
Meskipun beras tersebut disubsidi, namun mutu beras harus baik dan ditingkatkan. Ketiga opsi tersebut akan dirumuskan terlebih dahulu untuk kemudian akan diteruskan kepada gubernur.
Masing-masing ASN akan mendapatkan 10 kg beras per orang. Untuk ASN dengan tanggungan suami/istri dan dua orang anak maka akan menerima 40 kg beras.
Baca Juga
Sementara, Bulog sendiri bersedia menyediakan beras medium dan premium, serta berkomitmen sesuai kesepakatan pada harga Rp11.000 per kg dalam bentuk kemasan 5 kg beras premium.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan saat menjabat Bupati OKU Timur pernah memberlakukan kebijakan serupa. Tujuannya adalah meningkatkan gairah petani karena penyerapan beras yang tinggi.
" Ini upaya mendorong semangat petani. Contoh sewaktu jadi Bupati saya serap beras petani dan bagikan ke PNS dan honorer. Mereka menerima itu,” katanya.
Deru melanjutkan tujuannya bukan memberikan beras ini pada aparatur saja tapi memberi semangat petani bahwa pemerintah punya perhatian pada petani. Sehingga spirit mereka terjaga karena mereka diperhatikan pemerintah.