Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemkot Palembang memastikan pembangunan fisik kota baru bakal dimulai pada 2019 yang lokasinya berada di tiga wilayah.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Bappeda) Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi, mengatakan pengembangan kota baru berada di tiga kecamatan, yaitu Plaju, Seberang Ulu I dan Jakabaring.
"Ini program yang merupakan kerjasama Pemkot Palembang dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengerjaan fisiknya" katanya, Rabu (19/9/2018).
Menurut Harrey saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik tersebut.
Pasalnya, pengembangan kota baru merupakan program pemerintah pusat, maka anggaran yang bakal di gunakan juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Mengenai besaran anggaran, kami belum bisa pastikan. Namun dana ini disesuaikan dengan pembangunan yang ada, sedangkan dari Pemkot Palembang sendiri menyiapkan lahan/daerah pengembangan," ujarnya.
Baca Juga
Mengenai hal ini, pihaknya memastikan sudah siap, karena secara deleniasi (lokasi pengembangan) sudah dibagi.
"Itu sudah jelas deleniasinya, yakni di 3 kawasan kota Palembang, yakni Plaju, Seberang Ulu I dan Jakabaring," jelasnya.
Dimana pengembangan 3 kawasan ini menjadi kota baru akan di arahkan ke 3 konsep, meski pihaknya juga belum bisa memastikan secara detail akan seperti apa nantinya master plan pembangunan tersebut, karena masih dirancang, dimana pembangunan ini nantinya akan berdasarkan dari penyusunan master plan yang dirancang tersebut.
"Rencananya 3 kawasan kota baru ini akan bertema, sport, tourism dan heritage. Dimana 3 tema ini menjadi konsep satu kesatuan dari pengembangan 3 kawasan kota baru di Palembang," paparnya.
Kepastian pengembangan kota baru ini, lanjut Harrey sudah dimasukkan kedalam rencana pengembangan Kota Palembang untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. "Ini juga sudah dibahas dalam RT/RW," tambahnya.
Sementara itu, mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPMD) kota Palembang untuk periode pemkot Palembang 2018 - 2023 sudah dirancang dan harus sudah di sahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) setelah 6 bulan pemerintahan berjalan.
"Mestinya memang seperti itu, karena RPJMD jadi pegangan untuk walikota /wakilnya menjalankan programnya untuk mencapai visi dan misi," katanya.
