Bisnis.com, PEKANBARU – Ladang migas Rokan di Provinsi Riau bakal diputuskan hak pengelolaannya oleh pemerintah pusat pada 31 Juli 2018.
Sebagai tuan rumah, daerah berjulukan Bumi Lancang Kuning ini sudah berupaya agar dapat ditunjuk atau dilibatkan, mengelola lapangan minyak yang menghasilkan sekitar 25% produksi minyak nasional tersebut.
Pemprov Riau menyatakan sudah mendengar aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, yang ingin agar daerah turut serta mengelola Rokan, tidak hanya menjadi penonton.
"Untuk Blok Rokan, tentu mekanismenya ada di pemerintah pusat, harapan dari masyarakat agar Riau yang mengelolanya sudah kami usahakan, dan mekanisme itu sudah kami sampaikan ke pusat," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di kantornya, Selasa (31/7/2018).
Mekanisme yang dimaksud Andi Rachman, sapaan gubernur, yaitu pemda sudah melayangkan surat pernyataan keinginan untuk ikut serta mengelola Blok Rokan, setelah kontrak pengelolaan oleh PT Chevron Pacific Indonesia bakal berakhir pada 2021 mendatang.
Dukungan kepada pemda untuk mengelola Rokan, datang dari berbagai kalangan. Mulai dari legislatif setempat, masyarakat adat, mahasiswa, Fitra, hingga Apindo.
Legislatif misalnya, sudah berencana bakal menyiapkan BUMD khusus yang akan mengelola Rokan, serta blok migas lain yang dapat dikerjasamakan oleh pemda lewat PI 10%.
Lalu masyarakat melalui Lembaga Adat Melayu Riau, juga sudah menyatakan keinginan dan harapan, supaya blok Rokan yang sudah dikelola asing sejak era sebelum kemerdekaan sampai saat ini, bisa kembali ke pangkuan negeri alias dikelola oleh negara dan daerah.
"Kami bersama seluruh komponen masyarakat akan berjuang, karena tidak blok Rokan bisa dikelola daerah layaknya blok CPP yang saat ini dikelola PT Bumi Siak Pusako [BUMD]," katanya.
Elemen mahasiswa dari BEM se Riau juga menyatakan dukungannya dan siap turun aksi, agar pemda bisa mendapatkan peluang mengelola Rokan.
Sementara itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mendukung keinginan pemda mengelola Rokan, asal dilakukan secara transparan, dan tidak malah menjadikan pengelola sebagai sapi perah di masa mendatang.
Lewat regulasi pendukung yaitu Permen ESDM Nomor 37/2016 tentang hak PI 10% di wilayah kerja Migas, daerah bisa turut serta mengelola blok migas bersama perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Namun pihaknya juga menyangsikan kesiapan anggaran daerah, untuk ikut andil mengelola blok Rokan, karena tentu saja butuh dana tidak sedikit.
Meski demikian bila melihat pengalaman daerah, khususnya dari PT BSP yang mengelola Blok CPP bersama Pertamina, Riau dinilai memiliki pengalaman mumpuni untuk terjun langsung ke pengelolaan lapangan minyak.
Dari Apindo Riau, momen saat ini dinilai sangat strategis bagi daerah untuk menunjukkan kemampuan mengelola blok migas.
"Jangan dihitung berapa besar sahamnya dulu, itu soal negosiasi, yang penting SDM dan kesiapan modal," kata Ketua Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno.
Untuk sumber daya manusia di operasional lapangan minyak, Riau bisa mengajak berbagai stakeholder yang berpengalaman. Sedangkan soal pendanaan, bila sudah diputuskan ikut, Riau bisa mengajukan pinjaman lunak atau pinjaman jangka panjang dari perbankan atau lainnya.
Tentu berbagai harapan masyarakat dan publik ini layak dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat. Sehingga harapan pemda atas blok Rokan balik ke pangkuan, jadi kenyataan.
