Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menandatangani kerjasama (MoU) di bidang pencarian dan pertolongan dalam rangka penanggulangan bencana sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Gubernur Sumatra Utara dengan Kepala Basarnas beberapa waktu lalu.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Plt Sekdaprovsu) Ibnu S Hutomo dan Sekretaris Utama Basarnas Dadang Arkuni SE dianggap penting karena Sumatra Utara merupakan daerah rawan bencana mulai dari erupsi Gunung Sinabung, banjir, gempa bumi hingga kebakaran.
"Untuk itu ke depan penanganan penanggulangan bencana mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus dititikberatkan pada pencegahan dan mitigasi secara berkesinambungan, sehingga tumbuh budaya sadar bencana di semua kalangan," papar Ibnu, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/4/2018).
Ibnu menyebutkan, berdasarkan data yang ada, sepanjang 2017 terjadi 531 bencana di Sumatra Utara seperti gelombag ekstrim dan abrasi, banjir bandang, kebakaran hutan, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, serta longsor.
Tingginya intensitas bencana ini disebabkan letak geografis serta kondisi morfologi wilayah Sumatra Utara beragam yang terdiri dari pantai, dataran tinggi hingga kepulauan. Masing-masing kondisi ini memiliki bencana pengintai yang sewaktu-waktu dapat terjadi apalagi bila dipengaruhi oleh cuaca yang ekstrim.
Sementara, Sekretaris Utama Basarnas Dadang Arkuni menjelaskan ruang lingkup kerjasama ini diantaranya adalah pemanfaatan data, informasi, sarana, dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan, pencarian, pertolongan, sosialisasi dan diseminasi serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
"Belum lama ini kita baru melakukan pelatihan kepada masyarakat dan anggota kita di kawasan Danau Toba untuk tanggap dalam menghadapi bencana di sekitar danau tersebut,"ujarnya
