Bisnis.com, BATAM – Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo pentingnya pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7%.
Konsep pengembangan ini tentunya harus didukung dengan sejumlah pengembangan infrastruktur pendukung. Seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.
“Perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi dan teknologi digital,” katanya melalui siaran pers.
Lukita didampingi sejumlah deputi BP Batam hadir dalam rapat pembahasan Konsep Masterplan Batam di kantor Menko Perekonomian. Dalam kesempatan tersebut dia menekankan bahwa peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional.
Beberapa poin yang dibahas dalam rapat meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang. Rencana pengembangan Batam serta kebijakan yang dibutuhkan juga masuk dalam agenda.
Sebelum rapat digelar, Lukita sudah melakukan safari ke sejumlah stakeholder, termasuk dunia usaha dari berbagai sektor untuk menampung sejumlah keluhan. Dalam safarinya, sejumlah regulasi yang dianggap menghalangi pertumbuhan Batam tumpah ruah dibahas.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pentingya desain ekonomi yang ideal untuk diterapkan di Batam. Kawasan ini bersaing dengan sejumlah kawasan lain di Asia Tenggara yang telah menerapkan konsep-konsep pengembangan yang inovatif.
“Kita bicara bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam,” ujarnya.
Dari hasil rapat ditetapkan konsep pengembangan KEK di Batam nantinya bersifat Zonasi (Enclave). Penerapan KEK akan dilakukan menurut cluster Kawasan Industri yang telah ada. “KEK tidak diterapkan whole island,” jelasnya.
Pengusaha yang tak masuk cluster KEK diberikan opsi untuk pindah ke KEK. Bagi yang tak tertarik pindah masih akan diberikan fasilitas seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), seperti Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya.
Sementara itu Menteri Kuangan Sri Mulyani mengatakan perlua ada timeline yang jelas dalam masa transisi dari FTZ menjadi KEK. Mulai dari waktu yang dibutuhkan untuk identifikasi cluster-cluster kawasan industri dan penyiapan sarana dan prasarana.
“Sarana dan prasarana juga termasuk sistem IT, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia dan sebagainya,” kata Sri Mulyani.
Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. “Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dll,” tegasnya.
Di akhir rapat, Menko Perekonomian mengingatkan agar konsep masterplan Batam ini tidak hanya berhenti pada sekedar apa yang mau dibangun. Melainkan juga dilihat bagaimana kerjasamanya, pembentukan konsorsiumnya dan pembangunan-pembangunan lainnya di masa datang secara terintegrasi.
