Bisnis.com, PADANG - Berdasarkan data Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, penanganan sampah pada tahun 2024 di daerah itu menghabiskan anggaran sebesar Rp42,2 miliar sementara persoalan sampah masih belum nampak menemukan solusi yang konkret.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Syukriah HG mengatakan data dari Pemko Padang itu juga mencatat produksi sampah sepanjang tahun 2023 mencapai 640 ton per hari, dan untuk melakukan penanganan sampahnya telah menghabiskan anggaran Rp30,1 miliar, dan kemudian di tahun 2024 anggaran naik jadi Rp42,2 miliar seiring meningkatkan produksi sampah.
Menurutnya anggaran tersebut dapat dikatakan kecil dibandingkan jumlah sampah yang dikelolanya. Dari diskusi dengan berbagai pihak salah satunya dengan BPKP Sumbar diperoleh informasi anggaran tersebut tidak cukup untuk biaya angkut sampah dari sumber sampah ke TPA.
“Namun kami memandang anggaran tersebut masih dapat dikurangi dengan catatan pengelolaan sampah dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan produsen sampah yaitu masyarakat baik individu maupun perusahaan,” katanya dalam Webinar Kemenkeu Peduli Sampah, Kamis (13/2/2025).
Kanwil DJPb Sumbar yang ditugaskan selaku RCE melihat potensi sampah di daerah, ujar Syukriah, dapat mendukung kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi anggaran pengelolaan sampah bahkan dapat menjadi sumber pendapatan baik bagi pemda maupun bagi masyarakat.
“Setelah permasalahan sampah selesai, anggaran yang ada dapat digunakan untuk membangun sektor yang lain seperti sarana pendidikan atau sarana kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga
Syukriah melihat banyak potensi sampah menjadi sumber pendapatan, antara lain mengolah sampah menjadi pupuk organik dan bahan bakar alternatif. Artinya dari 640 ton per hari itu, sebagian besar lebih dari 60% berupa sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk organik.
“Terkait ini kami di Kanwil DJPb Sumbar sudah mempraktekannya dan sudah merasakan manfaatnya,” tegas dia.
Syukriah melaporkan ke Direktur Pelaksanaan Anggaran, bahwa Kanwil DJPb Sumbar mempunyai program Kemenkeu Peduli Sampah. Dimana untuk sampah yang berasal dari kantor maupun dari rumah pegawai dipilah dan diolah.
Dikatakannya dengan bermodal mesin pencacah seharga Rp5 juta, sampah organik seperti potongan rumput, daun-daun kering, sisa makanan dijadikan pupuk yang digunakan kembali untuk merawat tanaman hias di kantor.
“Jadi setiap bulan kami dapat menghasilkan pupuk kompos lebih dari 1 kuintal. Dengan hasil pupuk ini Kanwil DJPb Sumbar setidaknya dapat berhemat karena tidak perlu membeli pupuk lagi untuk perawatan tanaman,” sebutnya.
Dia berharap ke depan ada pemerintah daerah atau pemerintah desa/nagari di Sumbar yang memiliki konsen terhadap pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang sangat dibutuhkan oleh pertanian. Hal tersebut sangat baik dilakukan, karena hasil pertanian organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pertanian konvensional.
Dengan pengolahan sampah menjadi pupuk organik, Sumbar yang sebagai kawasan agraris dapat menjadi lumbung pangan nasional yang mendukung Asta Cita yang ke-2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Dia menyatakan potensi sampah selain pupuk organik adalah sebagai bahan bakar alternatif. Artinya, sampah dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).
“RDF merupakan hasil pengeringan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Berdasarkan diskusi kami dengan pihak PT Semen Padang, jika sampah kota padang dapat diolah menjadi RDF maka dapat diserap semuanya oleh pihak Semen Padang,” jelasnya.
Menurutnya untuk pengolahan sampah menjadi RDF tentunya memerlukan dukungan teknologi yang otomatis memerlukan biaya modal atau investasi. Namun jika hal tersebut terwujud maka akan mengatasi permasalahan sampah yang ada.
