Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Sumut per 26 Juni 2024 defisit Rp15,96 triliun atau turun 276,12% dari periode sama tahun 2023.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Arridel Mindra mengatakan bahwa defisit itu dampak dari terkontraksinya pendapatan negara di Sumut, sedangkan belanja negara meningkat.
"Pendapatan negara hingga 26 Juni 2024 sebesar Rp13,74 triliun atau 30,59% dari target. Angka ini turun 21,57% dari periode tahun sebelumnya. Sedangkan belanja negara tercatat Rp29,74 triliun dari pagu atau tumbuh hingga 36,57% (yoy)," kata Arridel dalam konferensi pers di Medan, Jumat (28/6/2024).
Arridel menyebut, kinerja APBN di Sumut per 26 Juni 2024 secara keseluruhan masih terjaga (on the track) meski mencatatkan defisit yang lebih tinggi jika dibanding Mei 2024.
Dikatakan Arridel, kinerja APBN di Sumut hingga 31 Mei 2024 tumbuh signifikan.
Defisit APBN di Sumut periode itu sekitar Rp10,43 triliun dengan realisasi pendapatan negara periode Mei mencapai Rp14,52 triliun, atau terkontraksi 17,16% dari periode sama tahun lalu. Sementara realisasi belanja, tercatat Rp24,95 triliun.
Baca Juga
Disebut Arridel, sumber utama pendapatan negara ialah penerimaan perpajakan dengan target penerimaan pajak di Sumut tahun 2024 sebesar Rp39,11 triliun. Realisasinya sekitar Rp12,34 triliun atau 31,56% dari target, terkontraksi hingga mencapai 16,64% dari periode yang sama tahun lalu.
"Realisasi belanja negara di Sumut yang mencapai Rp24,95 triliun per 31 Mei terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,72 triliun, serta transfer ke daerah Rp16,23 triliun," tambahnya.
Arridel mengatakan, realisasi belanja pemerintah per 31 Mei 2024 yang tumbuh 22,22% (yoy) dipengaruhi percepatan realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial yang mencapai lebih dari 50%.
Masing-masing pertumbuhan untuk belanja pemerintah yakni 14,35% (yoy) atau terealisasi Rp4,04 triliun untuk belanja pegawai; dan belanja barang terealisasi Rp3,72 triliun atau tumbuh 37,74%. Sedangkan belanja bansos tumbuh signifikan sebesar 98,4% (yoy) dengan realisasi Rp21,99 miliar.
"Namun untuk belanja modal, kontraksinya 8,61% (yoy) dengan realisasi Rp925,58 miliar," jelasnya.
Lebih lanjut, transfer ke daerah mencapai Rp16,23 triliun per 31 Mei 2024 atau 36,73% dari total anggaran, atau tumbuh 10,84% (yoy) yang terdiri atas realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi umum (DAU), DAK Nonfisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal. (K68)
