Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sindiran dan Pujian di Balik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Kebijakan Presiden Joko Widodo membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng menuai pujian dari kalangan industri kepala sawit. Bukan hanya di level perusahan, namun juga petani.
Nanda Fahriza Batubara
Nanda Fahriza Batubara - Bisnis.com 19 Mei 2022  |  23:26 WIB
Sindiran dan Pujian di Balik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng
Petani Sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi demonstrasi menolak larangan ekspor CPO di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, 17 Mei 2022 - BISNIS - Annasa Rizki Kamalina.

Bisnis.com, MEDAN - Kebijakan Presiden Joko Widodo membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng menuai pujian dari kalangan industri kepala sawit. Bukan hanya di level perusahan, namun juga petani.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap, keputusan Presiden Jokowi tak lepas dari peran para petani.

"Kami bersyukur atas keberhasilan perjuangan yang akan dimanfaatkan oleh seluruh petani sawit Indonesia, yang tidak hanya tergabung dengan APKASINDO," kata Dalhari kepada Bisnis, Kamis (19/5/2022).

Dalhari pun menyentil organisasi lain yang sebelumnya menyindir unjuk rasa mereka di Istana Negara pada Selasa (17/5/2022) lalu. Walau begitu, Dalhari enggan menyebutkan organisasi yang dimaksudnya.

"Biar kami yang berjuang, saudara kami yang lain yang menikmati dan terima kasih kepada yang mendukung dan yang tidak mendukung. Ada organisasi lain yang mencibir pada saat kami melakukan aksi," kata Dalhari.

Selain APKASINDO, pujian juga datang dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Sekretaris Jenderal GAPKI Eddy Martono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena kembali membuka keran ekspor CPO dan minyak goreng.

Eddy mengatakan, Tanki CPO perusahaan langsung penuh sejak larangan ekspor berlaku akhir April 2022 lalu. Kondisi di atas akhirnya berimbas pada harga Tandan Buah Sawit (TBS) di level petani.

"Karena memang kondisi riil di lapangan sudah sangat sulit karena tangki-tangki sudah mulai penuh, berharap dengan dibuka produksi sawit dapat mengalir kembali," kata Eddy.

Eddy mengatakan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan importir CPO dan minyak goreng usai keran ekspor mulai kembali dibuka pada Senin (23/5/2022) mendatang. Terutama menyangkut proses pengangkutan.

"Eksportir akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan importir utamanya masalah pengangkutan yang tidak bisa dadakan," kata Eddy.

Pencabutan larangan ekspor CPO dan minyak goreng oleh Jokowi juga menuai tanggapan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Seperti diketahui, KPPU tengah menyelidiki dugaan kartel di balik polemik minyak goreng dalam negeri.

Menurut Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas, harga minyak goreng memang turun sejak larangan ekspor berlaku. Akan tetapi, penurunannya relatif kecil dan tidak signifikan. Penurunan harga juga tidak menyeluruh. Minyak goreng masih dijual mahal di beberapa daerah.

Di sisi lain, kondisi di lapangan juga menimbulkan kecurigaan tersendiri pada KPPU. Sebab, harga CPO dalam negeri sempat tidak turun meski larangan ekspor berlaku sejak beberapa waktu lalu.

"Hal ini yang masih menjadi pertanyaan. Ketika CPO dilarang, semestinya harga CPO tidak lagi mengikuti harga internasional. Sedangkan dari hukum pasar, ketika stok berlimpah, semestinya harga CPO juga akan segera merosot, namun belum terjadi," kata Ridho kepada Bisnis.

Meski keran ekspor CPO dan bahan baku minyak telah dibuka, KPPU akan tetap melanjutkan penyelidikan soal dugaan kartel. 

Menurut pencermatan Ridho, kebijakan pemerintah soal minyak goreng selama ini kerap mendapat respons dari kalangan pelaku usaha yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif.

Di sisi lain, lanjut Ridho, KPPU akan mendalami hasil yang ditimbulkan dari pencabutan larangan ekspor CPO nantinya. 

"Ini yang tadi saya maksud bahwa pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terdapat respons dari pelaku usaha yang arahnya membuat kebijakan menjadi tidak terlalu efektif di lapangan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bakal kembali membuka keran ekspor minyak goreng dan CPO mulai Senin (23/5/2022) mendatang.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual, Kamis (19/5/2022).

Menurutnya, pembukaan keran ekspor CPO dan minyak goreng didasarkan atas berbagai perimbangan. Seperti pantauan di lapangan serta laporan kementerian terkait.

Menurut Jokowi, larangan ekspor telah berhasil membuat penurunan harga minyak goreng dan penambahan pasokan dalam negeri.

"Berdasarkan pengecekan di lapangan dan laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah," kata Jokowi.

Berdasarkan data yang dimiliki Jokowi, kebutuhan nasional untuk minyak goreng mencapai 194.000 ton per bulan. Pada Maret 2022 lalu, Indonesia hanya mengantongi pasokan minyak goreng sebanyak 64,5 ribu ton.

Namun setelah larangan ekspor CPO berlaku pada April 2022, menurut Jokowi, pasokan minyak goreng melonjak jadi 211.000 ton per bulan. Jumlah ini melebihi kebutuhan nasional.

Menurut Jokowi, rata-rata harga minyak goreng jenis curah dipatok Rp19.800 per liter sebelum larangan ekspor berlaku. Namun setelah itu, harga minyak goreng curah turun di kisaran Rp17.200 - Rp17.600 per liter.

"Saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cpo minyak goreng ekspor cpo
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top