Bisnis.com, PEKANBARU -- Hampir sebulan setelah berjalannya aturan minyak goreng curah bersubsidi Rp14.000 perliter oleh Kemendag, realisasi distribusinya hanya 414 ton. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu minyak goreng curah ini menjadi langka di pasaran.
Kepala Dinas Perindagkop UKM Riau Taufiq menjelaskan ada dua distributor resmi minyak goreng curah di Riau yang telah ditunjuk pemerintah yaitu RNI atau Rajawali Nusantara Indonesia dan PPI atau Perusahaan Perdagangan Indonesia.
"Data RNI melaporkan minyak goreng curah yang sudah didistribusikan di beberapa wilayah misal Pekanbaru 52 ton, Indragiri Hilir 18 ton, dan kabupaten kota lainnya. Total seluruh wilayah Riau baru 414 ton. Sementara seperti diketahui kuota distribusi dari Kemendag itu sebanyak 2.000 ton perminggu di Riau," ujarnya, Selasa (12/4/2022).
Sementara itu untuk realisasi PPI dari tiga pekan berjalan baru sebanyak 18.000 liter minyak curah, sedangkan ada kuota sebanyak 168 ton lainnya kini masih tertahan di Kota Dumai akibat menunggu tangki distribusi.
Dia mengakui salah satu masalah utama penyaluran minyak goreng curah subsidi ini adalah distribusinya yang tidak mudah karena ada berbagai tahapan dan sistem yang harus dilalui oleh para distributor.
Akibatnya ada salah satu kabupaten di Riau yaitu Kepulauan Meranti yang hingga kini tidak menerima kuota minyak curah atau dalam artian realisasinya menjelang sebulan kebijakan minyak curah subsidi ini masih nol.
"Saat ini kami tengah mencoba solusinya apakah bisa distribusi ke Meranti ini yang wilayah kepulauan, yaitu menggunakan tangki shipment dari Dumai langsung kesana atau antar pelabuhan saja namun belum bisa segera dilaksanakan karena fasilitas pendukung di Meranti tidak mendukung," ujarnya.
Sementara itu Asisten II Setdaprov Riau M. Job Kurniawan menjelaskan memang terjadi keterlambatan distribusi minyak goreng curah subsidi ini, seperti di Dumai yang mengakibatkan stoknya tidak ada dan langka, sedangkan yang tersedia hanya minyak kemasan sederhana dan minyak premium.
"Hasil evaluasi bersama Dirjen Logistik Kemenperin diketahui adanya sistem nasional yaitu Simirah atau sistem informasi minyak goreng curah di Kemenperin, yang harus mewajibkan distributor mendaftar untuk melakukan pemesanan sebelum dilakukannya distribusi hingga ke tingkat pengecer," ujarnya.
Sistem ini membuat distributor kesulitan melakukan input informasi karena wajib melampirkan masalah pajak dan administrasi terkait, sehingga menjadi penyebab lambatnya distribusi ke pasaran.
Kondisi ini memicu rendahnya realisasi distribusi minyak curah subsidi dari kuota 2.000 ton untuk Riau setiap pekannya dan paling tinggi bulan ini diperkirakan hanya mencapai 600 ton, dari total kuota mencapai 8.000 ton lebih.
"Jadi masalah ini coba digarisbawahi dulu untuk diperhatikan kabupaten kota agar distributor bisa mengajukan distribusi ke masing-masing wilayahnya, dan masukan kami juga bagi Kemenperin terkait Simirah Online ini agar dijelaskan perusahaan mana saja yang sudah pesan kuota dan untuk daerah mana dikirimkannya."
