Bisnis.com, MEDAN - Menyambut 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumatra Utara menyiapkan setidaknya tujuh sistem aplikasi berbasis online demi mempermudah kinerja pengelolaan keuangan dan aset.
Ketujuh sistem aplikasi tersebut adalah Drupadi, Si Rosi, Ardiga, Si Lai KomEnt SIPD, Siperjaka, Update Simbada Online dan Si Anak Dara.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi-aplikasi ini, sehingga pekerjaan kami pada tahun depan akan lebih mudah," kata Kepala BPKAD Pemprov Sumatra Utara Ismael P Sinaga pada acara refleksi akhir tahun, Medan, Selasa (28/12/2021).
Drupadi merupakan akronim dari Daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran Digital. Melalui aplikasi ini, kata Ismael, pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji akan lebih mudah.
Ismael mengatakan, aplikasi ini memungkinkan pemohon SKPP tidak lagi repot-repot datang ke Kantor BPKAD Pemprov Sumatra Utara. Sebab, penandatangan SKPP dapat dilakukan secara digital.
Sistem kedua adalah Si Rosi, bertujuan meningkatkan validitas dan akurasi data laporan keuangan. Sistem ini juga memungkinkan penyediaan data terkini secara cepat dan gampang diakses.
Penandatanganan berita acara rekonsiliasi LRA-Mingguan antara Organisasi Perangkat Daerah dan Bidang Akutansi BPKAD Pemprov Sumatra Utara menggunakan QR-Code.
Sistem ketiga adalah Ardiga. Sistem ini mampu menyediakan informasi terkait dokumen penganggaran yang telah disahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti KUA, PPAS, APBD-P, RKARAK SKPD, DPA dan lainnya. Ardiga sendiri merupakan akronim dari Arsip Digital Penganggaran.
Kemudian Si Lai KomEnt SIPD. Sistem ini mempermudah komunikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam setiap penyusunan APBD maupun APBD-P. Sistem ini juga bertujuan meminimalisir penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam kota.
Lalu Siperjaka, sistem pengendalian tata cara perhitungan pemungutan pemotongan pajak atas beban belanja APBD.
Update Simbada Online adalah sistem percepatan pengamanan aset daerah dalam bentuk sertifikasi tanah dan penyimpanan hard copy ke dalam aplikasi. Simbada merupakan akronim Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.
Sedangkan Si Anak Dara merupakan aplikasi integrasi data aset dengan data kepegawaian atau aplikasi SKP online. Sistem ini juga menyediakan notifikasi terkait pemeliharaan aset.
Menurut Ismael, aplikasi Si Anak Dara ini telah meraih juara satu lomba inovasi perangkat daerah. Nama aplikasi ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan dan Pemeliharaan Aset Sumatra Utara. Nama lainnya adalah Simbada Online.
Sebelumnya, Ismael menjelaskan bahwa BPKAD Pemprov Sumatra Utara telah melelang sekitar 240 unit kendaraan dinas roda empat dan roda dua sepanjang tahun 2021.
Kendaraan-kendaraan tersebut berusia lebih dari tujuh tahun dengan kondisi rusak berat maupun rusak ringan.
"Kami telah melakukan lelang kendaraan dinas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan dan berusia lebih dari tujuh tahun sejumlah kurang lebih 240 unit," kata Ismail.
BPKAD Pemprov Sumatra Utara juga telah menyelenggarakan sertifikasi aset tanah milik Pemprov Sumatra Utara sebanyak 125 sertifikat kurun Januari-Desember 2021.
Selain itu, kata Ismael, mereka telah menyelesaikan peng-input-an data aset tetap dan barang persediaan Tahun Anggaran 2021 dan menyelesaikan pelaporan untuk Tahun Anggaran 2020.
Pelaporan ini telah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatra Utara dan menjadi satu di antara faktor di balik keberhasilan provinsi ini meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali.
Lebih lanjut, Ismael menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Untuk untuk membentuk Tim Adhyaksa Corner. Tim ini berperan mendukung penyelamatan aset Pemprov Sumatra Utara yang dikuasai pihak ketiga.
Sejauh ini, Tim Adhyaksa Corner telah menghasilkan penerbitan 108 Surat Kuasa Khusus (SKK). Yakni 26 SKK di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 5 SKK di Dinas Pendidikan, 18 SKK di Dinas Kelautan dan Perikanan, 1 SKK di Dinas Perhubungan, 8 SKK di Dinas Kesehatan dan 50 SKK di Dinas Pemuda dan Olahraga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
