Bisnis.com, PALEMBANG – Provinsi Sumatra Selatan mendapatkan alokasi daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp13,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp26,9 triliun.
Alokasi DIPA itu telah diserahkan kepada satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) di Sumatra Selatan (Sumsel) sementara TKDD ditujukan untuk 17 pemerintah daerah di provinsi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana mengatakan belanja K/L tahun depan ditujukan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi.
“Serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,” katanya, Selasa (7/12/2021).
Menurutnya, APBN 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Lydia mengemukakan pihaknya juga meminta satuan kerja vertikal dan Pemda untuk segera menyelesaikan pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang akan segera berakhir.
Selain itu, juga menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2022 agar dapat dilaksanakan pada awal tahun.
“Sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat semakin berkualitas,” katanya.
Terkait TKDD 2022, Lydia menambahkan, pihaknya meminta pemda dapat meningkatkan harmonisasi belanja untuk sektor SDM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik di daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan APBN 2022 memainkan peran sentral di tengah ketidakpastian yang tinggi dan pemulihan ekonomi.
“Sehingga APBN 2022 disiapkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel,” katanya.
Gubernur pun berpesan kepada seluruh jajaran Pemprov Sumsel untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pemulihan ekonomi di provinsi itu.
Apalagi, kata Deru, salah satu kebijakan utama yang menjadi fokus APBN 2022 adalah penguatan desentralisasi fiskal.
“Tujuannya tak lain untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
