Bisnis.com, BUKITTINGGI - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menginginkan agar pertumbuhan ekonomi di daerah itu mencapai 6 persen. Namun untuk mencapai angka itu, butuh dukungan dana yang cukup besar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dari hitung-hitungan kondisi perekonomian pada pandemi Covid-19, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 1 persen saja, butuh dana sekitar Rp1,16 triliun.
"Sekarang pertumbuhan ekonomi Sumbar hingga triwulan III/2021 di angka 3,32 persen. Jika bisa pada akhir tahun 2021 ini, saya berkeinginan ekonomi Sumbar tumbuh jadi 6 persen, tapi butuh dana yang besar yakni sekitar Rp 3,5 triliun lagi," katanya saat memimpin Rapat Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Se Indonesia TA 2021, di Bukittinggi (23/11/2021).
Gubernur mengatakan persoalan dana masuk tersebut, bisa dari semua pintu baik anggaran pusat yang masuk lewat program dan kegiatan di OPD (organisasi perangkat daerah), investasi atau kegiatan di instansi vertikal.
"Petakan ini, masing-masing OPD harus bisa menarik dana pusat ke daerah. Manfaatkan semua potensi yang ada sesuai aturan," tegasnya.
Menurutnya potensi lain yang bisa dikapitalisasi adalah fakta bahwa dalam setahun uang dari orang ber KTP Sumbar yang berputar di bursa efek sekitar Rp37 triliun. Potensi itu seharusnya bisa ditarik ke Sumbar dalam bentuk investasi.
"Untuk ini kita harus persiapkan iklim investasi yang baik di Sumbar. Kepastian hukum dan insentif harus jelas," ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti hasil rapat evaluasi dengan balai yang menjadi perpanjangan tangan kementerian di daerah yang terkendala banyaknya aksi premanisme yang mengganggu kegiatan di daerah.
Dikatakannya hal itu menyebabkan balai-balai menjadi malas membawa uang untuk program dan kegiatan ke Sumbar sehingga dana yang masuk ke daerah juga menjadi berkurang.
"Persoalan ini harus kita sikapi dengan serius. Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum," tegasnya.
Menurutnya jika hal itu tidak segera ditindak, sebagus apapun upaya untuk meningkat ekonomi di Sumbar ini, kondisi yang demikian bakal turut mengganggu.
Mahyeldi menyebut pada 2021 sudah ada pertemuan dengan beberapa kementrian seperti Bappenas, PU PR, Menko Maritim, dan Kementerian Investasi. Semua harus ditindaklanjuti.
"Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan baru minta tambahan ke pusat," katanya.
Pada 2022 ia memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa membawa gubernur bertemu dengan menteri yang berkaitan langsung dengan OPD tersebut dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah.
Sementara itu untuk realisasi anggaran hingga triwulan III 2021, masih banyak OPD yang capaiannya rendah. Tercatat hanya 10 OPD yang memiliki capaian tinggi sementara 24 OPD berada di bawah garis merah.
"Harus ada percepatan realisasi anggaran ini sehingga pada akhir tahun bisa di atas capaian pemerintah pusat," katanya.
Secara terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Luhur Budianda, juga mengatakan, berdasarkan data dari pihaknya, realisasi serapan APBD Sumbar 2021 belum mencapai target.
"Dari kondisi hingga 30 Oktober 2021, memang realisasi APBD Sumbar masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran," katanya.
Budi menjelaskan terhitung 22 Oktober 2021, realisasi APBD untuk fisik baru mencapai 61,96 persen dari target 86,95 pada waktu yang sama. Dengan begitu maka ada keterlambatan sekitar 24,99 persen.
Kemudian realisasi keuangan seharusnya sudah mencapai 85,41 persen. Realisasi dalam waktu yang sama baru mencapai 46,93 persen. Sehingga terjadi keterlambatan sekitar 38,48 persen.
"Jadi kendalanya ya itu, adanya kebijakan refocusing," tegasnya.
Dari data itu, tiga OPD yang realisasi paling lambat realisasi fisik yakni, Sekretariat DPRD Sumbar dengan deviasi 73,37 persen, target harusnya 88,39 persen realisasi baru 15.02 persen.
Kedua, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan deviasi 65,06 persen dari target 90.10 persen realisasi hanya 25,13 persen. Ketiga Dinas Sosial Sumbar dengan keterlambatan hingga 47,79 persen dari target 89,75 persen realisasi hanya 41,96 persen.
Sedangkan, tiga OPD dengan realisasi keuangan paling lambat yakni, Biro Kesejahteraan Rakyat dengan keterlambatan hingga 90,38 persen. Seharusnya sesuai target sudah mencapai 98,46 persen sementara realisasi baru 8.08 persen.
Kedua Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan deviasi sekitar 76,96 persen dari seharusnya sudah mencapai 96,78 persen realisasi baru 19,82 persen. Ketiga Pariwisata realisasi keuangan baru 29,12 persen dari target 95,13 persen terjadi keterlambatan hingga 66.01 persen.
Menurut Budi, dari keterlambatan itu persoalannya yakni, masih ada kegiatan yang terlambat proses lelang sehingga realisasi fisik dan keuangan menjadi rendah. (k56)
