Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan bakal menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada Maret 2021. Penetapan tersebut lebih cepat dibanding tahun lalu.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan status siaga darurat karhutla biasanya mulai berlaku pada bulan April.
“Namun kami ingin lebih awal, sehingga pada Maret kita sudah siaga karhutla. Ini upaya antisipasi sebelum adanya hot spot,” katanya, Rabu (17/2/2021).
Menurut Deru, pihaknya saat ini fokus pada akurasi data sebaran titik api sembari memantau jumlah hot spot yang di daerah yang sering menjadi titik karhutla.
Dia menerangkan akurasi titik api itu penting agar tim penanggulangan bisa bekerja lebih efektif di lapangan.
“Terkadang itu bukan api tapi titik panas, maka deteksinya tidak akurat seperti orang bakar batu bata jadi hotspot. Bahkan, ada yang orang bakar lemang [makanan] jadi hot spot juga,” katanya.
Ia menyebutkan, hingga kini baru provinsi Sumsel yang memberikan bantuan keuangan untuk pencegahan karhutla di kabupaten dan kota di Sumsel.
Adapun anggaran yang disiapkan pemprov Sumsel untuk penanggulangan karhutla tahun ini yaitu sebesar Rp30 miliar. Angka ini lebih kecil dibanding dana yang dianggarkan untuk tahun lalu yang mencapai Rp45 miliar.
“Tahun lalu diserahkan ke pemkab tahun ini dikelola Pemprov. Anggaran Rp30 miliar ini untuk sekat kanal, hingga peralatan lainnya seperti sumur bor,” jelasnya.
Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Ansori, menambahkan penetapan siaga tersebut sesuai arahan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan sebelum terjadi karhutla.
“Penetapan yang lebih awal itu memudahkan petugas untuk berkoordinasi serta melakukan sosialisasi program antar dinas terkait untuk penanggulangan karhutla,” katanya.
Menurutnya, status siaga darurat akan ditindaklanjuti dan setelahnya baru akan disusul dengan pembangunan posko karhutla.
“Nanti teknis dijabarkan di SK Posko Karhutla. Helikopter pun menunggu SK siaga darurat. Dengan adanya siaga armada bisa datangkan. Kalau ada SK bisa tapi tidak bisa serta merta, ada verifikasi data lagi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
