Bisnis.com, MEDAN - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum menjadi langkah yang akan dipilih Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi wabah virus corona (Covid-19).
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan rapat Gugus Tugas Kota Medan bersama dengan tim ahli pada Senin (20/4/2020), menghasilkan dua opsi dalam mengatasi wabah Covid-19, salah satunya penerapan PSBB.
Namun, kata dia, Pemerintah Kota Medan belum akan menerapkan opsi tersebut. "Dengan kondisi Kota Medan, menurut para pakar, [PSBB] belum perlu dilaksanakan," terangnya melalui video berdurasi 3.16 menit di instagram Humas Pemko Medan, dikutip Selasa (21/4/2020).
Sebagai alternatifnya, Pemko Medan akan menerapkan cluster isolation yaitu mengelompokkan masyarakat yang sakit untuk diisolasi sehingga penanganannya dapat lebih fokus.
"Siapa yang sakit itu yang diisolasi, agar penanganan lebih fokus by name by address. Kami sudah ada datanya," imbuhnya.
Dia menerangkan Pemko Medan akan merumuskan peraturan mengenai cluster isolation pada pekan ini. Peraturan tersebut akan memuat tanggung jawab dan hak-hak yang akan dilaksanakan.
Berdasarkan laman www.covid19.pemkomedan.go.id, kasus positif Covid-19 mencapai 62 orang hingga Senin (20/4/2020) pukul 18.57 WIB. Dari jumlah tersebut, 7 orang telah dinyatakan sembuh dan 7 orang meninggal dunia.
Adapun, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 250 orang, sedangkan pasien PDP yang meninggal tercatat 20 orang.
Selanjutnya, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 763 orang, orang tanpa gejala (OTG) 275 orang, dan pelaku perjalanan 649 orang.
Berdasarkan data Gugus Tugas Sumatra Utara, Kota Medan mencatatkan jumlah kasus positif Covid-19 paling tinggi di Sumatra Utara. Kota Medan memiliki 70 kasus positif Covid-19 dari total 106 orang hingga Senin (21/4/2020) pukul 17.00 WIB.
Data orang yang terpapar virus corona yang dihimpun Gugus Tugas Kota Medan memang berbeda dengan Gugus Tugas Provinsi. Juru Bicara Gugus Tugas Sumatra Utara Aris Yudhariansyah mengatakan pihaknya terus melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah kota/kabupaten dan pusat.
.jpg?w=300&h=221)
