Bisnis.com, MEDAN— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Sitomarang mengapresiasi kinerja Gubernur Sumatra Utara T Erry Nuradi, khususnya terkait penekanan tindak pidana korupsi di Medan.
Kendati demikian, Saut juga mengingatkan agar Erry tetap mempertahankan kinerja yang baik dan berharap tidak akan pernah bertemu muka di kantor KPK dengan Gubernur yang akan segera mengakhiri masa pengabdiannya tersebut.
“Terima kasih, Sumut sudah kami jaga dan ternyata ada perubahan. Mungkin ada mimpi besar kalau sudah selesai [masa jabatannya] mau kemana. Jangan pernah berhenti, dan jangan pernah ketemu saya di KPK pak, itu harapan saya,” kata Saut kepada Erry di kantor kerja Gubsu dihadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang disambut gelak tawa semua yang hadir di ruangan tersebut, Selasa (24/4/2018).
Saut menjelaskan Kota Medan yang menjadi ibukota Provinsi Sumatra Utara saat ini menjadi salah satu daerah dengan indeks persepsi korupsi yang paling kecil.
Oleh sebab itu, dia mengajak agar seluruh pihak bisa bekerja sama mempertahankan hal ini bahkan untuk semakin berbenah menjadi lebih baik. Saat ini, pihaknya juga masih terus mencari tahu latar belakang kondisi ini secara mendetail.
Menurutnya, langkah Pemprovsu yang sudah menerapkan Sumut Smart Province sehinga tata kelola pendapatan dan keuangan daerah serta sejumlah hal lainnya bisa terpantau juga perlu diapresiasi meskipun belum semua wilayah bisa ikut tergabung dalam sistem ini.
Yang paling penting, katanya, pemanfaatan teknologi ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat.Dia juga meminta agar siapapun kelak yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya bisa meneruskan pemanfaatan teknologi ini sehingga tidak ikut-ikutan tercebur ke lingkaran korupsi dan harus berhadapan dengannya.
“Jangan lupa, yang kita lakukan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan samapi bapak-bapak menggunakan teknologi kemudian rakyat Sumut tidak sejahtera,” katanya.
Kendati demikian, dia juga tak memungkiri, semakin menyusutnya kasus korupsi di Sumatra Utara atau daerah lain, bisa jadi karena memang ada hal-hal yang belum terungkap.
Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah lebih lanjut jika di kemudian hari ditemukan adanya indikasi korupsi di pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
“Secara keseluruhan ada perbahan signifikan yang menurut saya paling tidak Pak Gubernur nggak ketemu saya, gubernur lain yang ketemu. Itu artinya apa yang dilakukan KPK belum tentu semuanya berhasil, belum tentu semua berubah,” jelasnya.
