Bisnis.com, PEKANBARU – Provinsi Riau menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32,79 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati menyampaikan dari total anggaran, sebanyak Rp7,65 triliun dialokasikan untuk belanja satuan kerja Kementerian dan Lembaga Negara yang tersebar di 452 satuan kerja. Sisanya, Rp25,12 triliun, dialokasikan untuk belanja transfer untuk 13 pemerintah daerah di Riau.
"Arah kebijakan belanja pemerintah pusat di daerah bertujuan mendukung keberlanjutan program prioritas dan pelaksanaan program unggulan," ujarnya Senin (16/12/2024).
Total dana transfer ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan dana lainnya. DAU menjadi komponen terbesar yang didominasi untuk belanja operasional pemerintahan daerah.
“APBN ini dijaga dengan baik agar dapat memenuhi target pemerintahan yang baru. Harapannya, dana ini bisa segera ditindaklanjuti dan pelaksanaannya dilakukan sedini mungkin sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama 12 kabupaten/kota juga menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp25,12 triliun.
Baca Juga
Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi mengatakan dana ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Dari total alokasi tersebut, Pemprov Riau mendapatkan TKD Rp4,19 triliun.
Rahman menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut.
“Kita harus bekerja sama dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada dan mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Dengan begitu, penggunaan dana ini dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Rahman juga menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dirinya meminta seluruh penyelenggara untuk menghindari penyimpangan anggaran serta fokus pada kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kepada seluruh penyelenggara, mari kita jalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari korupsi. Kurangi belanja seremonial dan perjalanan dinas, agar anggaran lebih optimal untuk pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengarahkan penggunaan anggaran pada program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rahman juga mengingatkan pentingnya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita harus mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak,” tambahnya.
Selain pemprov, beberapa kota dan kabupaten di Riau juga menerima alokasi TKD yang signifikan. Pemko Pekanbaru misalnya memperoleh Rp1,73 triliun, sementara Pemko Dumai menerima Rp1,04 triliun.
Untuk kabupaten, alokasi terbesar diterima oleh Pemkab Bengkalis dengan Rp3,25 triliun, diikuti oleh Pemkab Kampar sebesar Rp2,48 triliun, dan Pemkab Rokan Hilir Rp1,98 triliun.
Pemkab Siak mendapatkan Rp1,80 triliun, Pemkab Rokan Hulu Rp1,64 triliun, dan Pemkab Indragiri Hilir Rp1,89 triliun. Pemkab Pelalawan menerima Rp1,39 triliun, sementara Pemkab Kuantan Singingi mendapatkan Rp1,29 triliun.
Alokasi untuk Pemkab Indragiri Hulu sebesar Rp1,45 triliun, dan Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh Rp959,08 miliar.
