Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri Sebut Kabupaten Pesisir Selatan Abai Tekan Inflasi, Ini Penjelasan Sekda

Kabupaten Pesisir Selatan masuk sebagai salah satu satu dari 52 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai abai dalam menekan inflasi pada 2022.
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PAINAN - Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, masuk sebagai salah satu satu dari 52 kabupaten dan kota di Indonesia yang dinilai abai dalam menekan inflasi pada 2022.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mawardi Roska menjelaskan sesuai dengan pesan Kementerian Keuangan yang diterima Pemkab, di mana Kemenkeu menyatakan Pesisir Selatan termasuk daerah yang melaksanakan pengendalian dampak inflasi daerah dengan baik.

"Jadi tolak ukur Pak Mendagri itu, soal upaya pengendalian inflasi di daerah, yakni ada enam poin yang harus dikerjakan. Kita di Pesisir Selatan telah melaksanakan seluruh upaya itu dengan baik, bahkan realisasi anggaran posisi terbaru kita hampir 100 persen," katanya kepada Bisnis ketika dihubungi dari Padang, Senin (5/12/2022).

Diakuinya adanya penilaian dari Mendagri Tito yang memasukkan Pesisir Selatan sebagai daerah yang abai dalam pengendalian inflasi, diduga karena adanya kesalahan input data dari Pemkab ke pemerintah pusat.

"Iya, pada awalnya ada kesalahan input data terkait serapan anggaran dan upaya yang kita lakukan untuk penanggulangan dampak inflasi itu. Tapi sudah kita perbaharui lagi yakni sebelum 25 November 2022 lalu. Mungkin saja data yang dibicarakan Pak Mendagri belum diperbarui," sebut dia.

Sekda menegaskan selama ini Pemkab Pesisir Selatan telah melaksanakan penanggulangan dampak inflasi di daerah dengan baik. Mulai dari pemantauan harga, yang hasilnya dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi.

Serta menginstruksikan kepada seluruh ASN dan Wali Nagari (Kepala Desa) untuk menanam tanaman cepat panen (hortikultura) dan padi serta ternak.

Begitu pun soal penyaluran BLT kepada nelayan, ojek, dan petani yang usahanya memakai BBM, serta masyarakat kurang mampu telah disalurkan. Baik itu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari/Desa Tahun 2022.

"Untuk BLT nelayan, tukang ojek, dan petani ini sudah 100 persen realisasinya. Sekarang yang tersisa itu BLT keluarga kurang mampu yang masih berjalan penyalurannya," ungkap Mawardi.

Tidak hanya itu, Pemkab Pesisir Selatan juga telah melakukan pembagian bibit hortikultura kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti cabe, sayur-sayuran, dan ayam, melalui dana APBD Kabupaten tahun 2022 dan APB Nagari tahun 2022.

"Kita juga turut melakukan operasi pasar untuk minyak goreng, gula, beras, telur ayam dan lain-lain di tiap-tiap kecamatan," tegas dia.

Menurutnya Pesisir Selatan itu pada umum masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan, sejauh ini masyarakat tak luput dari Pemkab untuk mendapat bantuan dalam penanggulangan dampak inflasi tersebut.

"Kita menyalurkan bantuan sesuai data. Sehingga realisasi anggaran kita pun terus berjalan dengan baik. Dana desa juga begitu, hampir 100 persen realisasi kita," ujarnya.

Sementara dalam situs resmi Pemkab Pesisir Selatan, menjelaskan untuk belanja pada APBD 2022 sebesar Rp1,659 triliun dengan realisasi Rp1,180 triliun posisi hingga Oktober 2022.

Mulai dari belanja pegawai alokasi Rp770 miliar dengan realisasi Rp563 miliar (73 persen), belanja B/J Rp342 miliar terealisasi Rp231 miliar (67 persen).

Selanjutnya belanja modal alokasi Rp248 miliar dengan realisasi Rp166 miliar (66,92 persen).

Sementara itu belanja lainya, hibah Rp47,5 miliar realisasi belanja Rp22,5 miliar (47,4 persen), belanja tak terduga Rp5,35 miliar terealisasi Rp0,98 miliar, belanja bagi hasil dengan alokasi Rp4,54 miliar realisasinya masih nihil.

Terkait dengan belanja bantuan keuangan yang dianggarkan Rp240 miliar  sudah terealisasi sebesar Rp195,1 miliar (81,06 persen).

Sedangkan dari sisi realisasi pendapatan dan belanja pada APBD Pesisir Selatan 2022 pun terdapat selisih yang kecil atau sekitar 8,13 persen saja. Dari realisasi pendapatan Rp1,290 triliun yang dibelanjakan dari Rp1,180 triliun atau selisih Rp110 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper