Bisnis.com, PEKANBARU -- Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar, diperkirakan bakal mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Karena itu pemerintah diminta perlu mewaspadai kondisi tersebut dengan menjalankan program bantuan kepada warga miskin.
Wakil Ketua Umum Kadin Riau Delisis Hasanto mengatakan memang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM istilahnya buah simalakama, atau serba salah.
"Kalau harga BBM tidak naik, pemerintah akan defisit anggaran. Sedangkan kalau dinaikkan tentu inflasi meningkat dan rakyat akan menderita. Tentunya dampak yang jelas akan menambah jumlah masyarakat miskin baru," ujarnya, Selasa (6/9/2022).
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat persentase penduduk miskin Riau pada Maret 2022 sebesar 6,78 persen, menurun 0,22 persen terhadap September 2021 dan menurun 0,34 persen terhadap Maret 2021.
Jumlah penduduk miskin Riau pada Maret 2022 sebanyak 485.030 orang, menurun 11.630 orang terhadap September 2021 dan menurun 15.780 ribu orang terhadap Maret 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan di Riau pada September 2021 sebesar 6,72 persen, turun menjadi 6,34 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan di Riau pada September 2021 sebesar 7,19 persen, turun menjadi 7,08 persen pada Maret 2022.
Delisis menyebut kenaikan harga BBM subsidi kali ini masih dalam tahap wajar meski dampak langsungnya adalah harga kebutuhan pokok masyarakat akan ikut terkerek.
Selain harga sembako, komoditas lainnya seperti bahan bangunan bakal ikut meningkat. Lalu tarif angkutan umum disebut juga bakal lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Karena kondisi itulah jumlah warga miskin di Riau diperkirakan bakal meningkat, akibat beban yang ditanggung dari kenaikan harga setelah naiknya harga BBM bersubsidi.
"Kami kini concern bagaimana kenaikan BBM ini memicu inflasi berapa persen, dan perlu dicarikan solusinya agar beban masyarakat dari peningkatan inflasi tidak terlalu berat," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau akan menyiapkan bantuan untuk masyarakat tidak mampu, khususnya bagi mereka yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan bantuan ini untuk melengkapi bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat
"Kan sudah ada bantuan dari Kementerian Keuangan untuk warga tidak mampu, termasuk untuk tenaga kerja dan lainnya. Kami pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten juga diminta untuk membantu dari segi penganggaran untuk perlindungan bantuan sosial," ujarnya.
Bantuan ini rencananya ditujukan bagi ojek, nelayan dan profesi khusus yang terdampak kenaikan BBM. Bantuan itu untuk melengkapi yang tidak diberikan pemerintah pusat, agar tepat sasaran, pemberian bantuan ini akan dikawal oleh instansi terkait.
Pendampingan dimaksud dilakukan oleh Kejaksaan sesuai instruksi Kejati Riau, untuk melakukan pendampingan dari provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga pemprov tahu bantuan apa saja dan anggaran mana yang bisa diberikan pemda.
