Bisnis.com, PADANG - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan rapat koordinasi ketersedian minyak goreng bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Rakor itu digelar bertujuan untuk memastikan kondisi minyak goreng di Sumbar, apakah cukup atau malah terjadi kelangkaan.
Lutfi mengatakan Sumbar dapat dikatakan berada di lampu hijau soal ketersediaan minyak gorengnya. Karena dari data yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, kebutuhan minyak goreng di Sumbar itu 5.033 ton per bulan. Jumlah itu 75 persennya sudah dipasok oleh PT Incasi Raya.
"Saya berterima kasih sekali kepada Pemprov Sumbar, karena mampu menjaga kestabilan ketersediaan minyak goreng. Buktinya dari kebutuhan 5.033 ton per bulan masih terpenuhi," katanya dalam rakor di Auditorium Gubernuran di Padang, Kamis (24/2/2022).
Namun ada satu permintaan dari Lutfi yang belum bisa dipenuhi saat rakor itu oleh Pemprov Sumbar yang dalam hal ini hadir Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi.
"Tadi saya minta data soal kebutuhan minyak goreng di Sumbar yang dinyatakan cukup itu, mana yang lebih banyak kebutuhan minyak gorengnya antara curah dengan kemasan. Saya berharap ini segera dihimpun datanya," ujarnya.
Untuk itu, Lutfi berharap kendati dari ketersediaan minyak goreng di Sumbar saat ini cukup, koordinasi antara Pemprov dengan Kemendag jangan sampai terhenti.
Selain itu Mendag juga meminta kepada Pemprov Sumbar agar memantau soal distribusi. Karena soal distribusi minyak goreng curah yang langkah di pasaran itu, sepertinya distributor menahan minyak goreng itu, karena harga barang yang dimiliki saat itu, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Kemendag.
Seperti untuk harga HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp13.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 14.000 per liter.
"Nah soalnya Pemprov Sumbar diminta untuk mencarikan solusinya, supaya suplai minyak itu lancar sampai ke pasar, khusus untuk minyak goreng curah," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi mengakui bahwa saat ini Pemprov Sumbar belum punya data terkait besar mana kebutuhan minyak goreng curah dan kemasan.
"Ini yang perlu kita tindaklanjuti dari hasil rakor bersama Mendag Lutfi. Karena saya yakin masing-masing kabupaten dan kota itu berbeda-beda soal kebutuhan minyak gorengnya, apakah yang curah atau yang kemasan," ungkapnya.
Audy mengatakan di Sumbar itu kebutuhan minyak goreng per tahun sebesar 63.963 ton, dengan rata-rata kebutuhan per bulan 5.033 ton.
Terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di Sumbar itu, karena 4.000 ton disuplai dari PT Incasi Raya, dan sisanya 1.330 ton dari sejumlah produsen lainnya.
"Data itu kita rangkum kondisi 2021. Jadi memang PT Incasi Raya jadi produsen yang memiliki peran besar di Sumbar ini soal minyak goreng. Artinya 75 persen dari PT Incasi Raya dan 25 persen dari produsen lainnya," jelas dia.
Audy menjelaskan terkait kondisi minyak goreng di pasaran di Sumbar, bila dilihat dari segi level pengecer. Memang terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng, baik itu untuk kemasan maupun curah.
Kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat pasar tradisional maupun lokal, minimarket modern. "Jika pun ada, itu pun sangat terbatas," ucapnya.
Hal lainnya yang dijumpai selama ini, untuk pedagang di lokal yakni minimarket modern menjual di harga sesuai HET. Namun selain dibatasi jumlah pembeliannya pada konsumen, juga ada kewajiban tertentu.
Misalnya ada ketentuan minimal belanja sejumlah produk yakni Rp25.000, barulah dapat membeli minyak goreng.
Terkait kondisi minyak goreng di pasar tradisional, masih ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET yakni dari harga Rp13.000 per kilogram hingga Rp17.000 per kilogram untuk curah, dan Rp14.000 hingga Rp17.000 per liter untuk minyak goreng kemasan.
"Kami melihat Kota Pariaman harga yang tinggi di level pengecer dikarenakan harga jual distributor sudah di atas HET," tegasnya.
Sementara yang terjadi di Kota Padang, harga tinggi terjadi karena banyaknya perpanjangan tangan-tangan di bawah distributor, pengecer bisa menjadi tangan ke 4-5. Hal itu terjadi di antara lain karena stok terbatas dan munculnya pedagang-pedagang baru di level agen.
"Nah kondisi yang demikian terjadi kesenjangan ketersediaan stok di level agen dan juga pengecer. Bahkan di lokasi yang berdekatan suatu toko bisa terpenuhi stok minyak gorengnya. Sementara toko lain tidak disupply, hal itu disinyalir berdasarkan kedekatan emosional/pribadi," ungkap wagub.
Audy merinci terkait kondisi harga minyak goreng di level agen. Di Kota Pariaman harga cukup tinggi, minyak goreng curah dijual di angka Rp15.000 - Rp15.500 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan 1,8 liter dijual Rp26.600 atau Rp14.777 per liter.
Di Kota Padang sebagian besar agen cukup disiplin dalam menjual minyak goreng, seperti untuk minyak di pengencer itu harganya di bawah HET yakni Rp13.400 per kilogram.
Selain itu Audy juga menjelaskan bila melihat pula dari level distributor. Maka secara keseluruhan, baik di Kota Padang, Pariaman, Bukittinggi, dan Payakumbuh ditemukan bahwa pasokan dari produsen jauh berkurang.
"Contohnya di Kota Padang, ada distributor dari Sinarmas pada bulan Februari 2022 baru mendapatkan sebanyak 17.600 karton atau sekitar 50 persen dari jumlah yang dijanjikan oleh produsen (Sinarmas Medan) sebanyak 36.000 karton. Harga dilepas seharga Rp13.000 le level agen," sebut Audy.
Begitu juga di Kota Pariaman, pengiriman minyak goreng curah dari produsen berkurang. Biasanya 1 minggu bisa 30 ton. Sekarang turun menjadi 15 ton saja, dan artinya terjadi pengurangan sebesar 50 persen.
Lain pula pada kondisi minyak goreng kemasan yang dijual di oleh distributor di Kota Pariaman. Dimana minyak goreng kemasan itu setiap minggunya biasa mendapatkan 500 karton. Sekarang mendapatkan 800 karton dalam 2 minggu nya. Harga yang dijual itu Rp14.000 dengan harga dari produsen sebesar Rp13.000.
"Kalau untuk minyak curahnya itu dijual Rp14.000 dengan modal Rp11.000 per kilogram," ungkapnya.
Begitu juga untuk daerah di Kota Bukittinggi, harga jual minyak goreng itu Rp13.000 per liter untuk brand Tropical, tapi malah kosong. Karena distributornya belum ada pengiriman sejak 18 Februari 2022.
"Karena tidak ada Tropical, di isilah oleh Wilmar sebanyak 3.400 karton sejak tanggal 18 Februari itu," jelasnya.
Dengan adanya kondisi seperti itu, kata wagub, maka solusinya harus dilakukan adalah meminta produsen untuk meningkatkan pasokan. Minimal pengiriman barang yang dijanjikan harus direalisasikan.
"Solusi ini lah yang juga telah kita sampaikan ke Mendag Lutfi. Padahal stok ada, cuma terkendala dengan distribusi ke pasar saja," tutup Audy. (k56)
