Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah daerah di Sumatra Selatan diminta untuk mempercepat realisasi belanja APBD maupun APBN sehingga tak menumpuk pada akhir tahun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniawati Chirstyana mengatakan pemda bisa mempercepat proses pengadaan barang dan jasa (lelang).
“Proses tersebut bisa dilakukan segera setelah menerima DIPA (daftar isian penggunaan anggaran), jadi tidak perlu menunggu pas awal tahun,” katanya, Rabu (9/2/2022).
Lydia menerangkan bahwa pihaknya pun terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun 17 pemerintah kabupaten/kota di Sumsel.
Menurut dia, e-katalog seringkali menjadi alasan dari lambannya realisasi belanja pemda. Sehingga, serapan tidak proporsional ketika dibagi per periode triwulan.
Dia menyarankan pemda dapat meniru kementerian/lembaga (K/L) di Sumsel yang dinilai telah mengakselerasi belanja per triwulan.
“Yang menjadi PR kami, bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan dorongan yang sama seperti K/L di Sumsel,” katanya.
Berdasarkan data DJPb Sumsel, pusat mengucurkan APBN tahun 2022 senilai total Rp40,1 triliun untuk menggerakkan roda perekonomian Sumsel.
Alokasi tersebut mencakup transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp26,9 triliun dan belanja K/L senilai total Rp13,2 triliun.
“Alokasi TKDD 2022 meningkat Rp28 miliar atau 1,05% dari alokasi tahun 2021,” katanya.
Sementara, realisasi belanja APBN di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp44 triliun atau 106,78% di atas target anggaran Rp41,25 triliun yang telah ditetapkan pemerintah.
Dia menerangkan belanja negara di Sumsel tumbuh 8,99%. Menurutnya, belanja negara telah memberikan manfaat kepada masyarakat di Sumsel.
Salah satu manfaatnya, kata Lydia, lewat pos belanja barang yang direalisasikan(K/L).
“Contohnya belanja barang untuk pemberian bantuan benih senilai Rp49,19 miliar,” katanya.
Menurut Lydia, belanja tersebut selaras dengan sektor unggulan Sumsel, yakni pertanian. Sehingga, pusat pun mendukung lewat bantuan benih untuk pengembangan food estate di provinsi tersebut.
Selain itu, dia melanjutkan, pusat telah mendukung rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Sumsel dengan anggaran hingga Rp210,35 miliar. Termasuk pula, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 4,7 juta siswa di Sumsel senilai total Rp1,7 triliun.
Dia menerangkan dari lima pos belanja pemerintah pusat, realisasi belanja modal tercatat tumbuh 36,02% atau senilai Rp4 triliun.
“Ini dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas lanjutan pada 2020, serta adanya pengadaan peralatan dan mesin,” katanya.
Dia mencontohkan realisasi belanja modal tersebut mencakup pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) yang tercatat Rp732,87 miliar atau sesuai dengan total kontrak tahun 2021.
Tak hanya itu, pemerintah pusat turut mendukung pengendalian banjir di Kota Palembang lewat revitalisasi Sungai Lambidaro, Sungai Kelakar, dan Sungai Kedukan senilai Rp51,9 miliar, dengan progress proyek 100%.
Sejumlah proyek infrastruktur dasar lainnya yang didukung APBN pun tercatat rampung pada tahun lalu, seperti pekerjaan jalan dan jembatan dengan nilai kontrak Rp893 miliar dan jalur kereta api untuk lintas Lahat – Lubuk Linggau senilai Rp246 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
