Bisnis.com, MEDAN - Belakangan ini, pelaku industri di Sumatra Utara kelabakan akibat suplai gas yang kerap macet. Setelah ditelusuri, kondisi ini disebabkan persoalan teknis yang dialami sejumlah supplier alias pemasok.
Oleh karena itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara Parlindungan Purba meminta pemerintah mengevaluasi lima pemasok gas industri di provinsi ini.
Sebab, menurut Parlindungan, kelangkaan gas industri akibat persoalan teknis bukan kali pertama terjadi. Hal ini menunjukkan manajemen risiko yang buruk sehingga patut dievaluasi agar tidak terus terulang.
"Kami dari kalangan pengusaha meminta agar pemerintah memanggil supplier gas industri. Pemerintah harus menegur agar mereka dapat memastikan suplai gas terpenuhi," kata Parlindungan kepada Bisnis, Minggu (5/12/2021).
Karena bukan peristiwa baru, Parlindungan menyarankan agar pemerintah membentuk master plan dan mengambil kebijakan long term alias bersifat permanen. Satu di antara tujuannya agar iklim industri tidak terganggu dengan persoalan-persoalan seperti pasokan gas.
"Industri kewalahan mengenai gas. Jadi pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tidak lagi temporer, harus bersifat long term, permanen. Persoalan gas karena hal teknis seperti ini sudah pernah terjadi 2018 lalu," kata Parlindungan.
Menurut Parlindungan, gas merupakan kebutuhan penting bagi dunia industri. Di sisi lain, keterjaminan pasokan sangat mempengaruhi dunia investasi. Jangan sampai kondisi ini justru membuat investor enggan menanamkan modalnya.
"Apalagi sekarang pemerintah sedang gencar menarik investor. Bagaimana investor mau datang kalau gas langka. Belum lagi soal kelangkaan kontainer. Pemerintah harus ambil peran," katanya.
Parlindungan mengatakan, kelangkaan gas membuat sejumlah industri terpaksa melakukan manuver demi mempertahankan bisnisnya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang terpaksa mengurangi jumlah karyawan.
"Ternyata selama dua bulan ini terjadi kelangkaan. Perusahaan yang tidak ada gas maka akan berhenti beroperasi. Jadi ini persoalan serius," kata Parlindungan.
Sementara itu, Sales Area Head PT PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Medan Saiful Hadi mengungkapkan bahwa pasokan gas industri mengalami masalah sejak Oktober 2021 lalu. Kondisi ini disebabkan persoalan teknis yang dialami para supplier.
Akan tetapi, saat ini pasokan sudah kembali normal. Sewaktu terjadi kendala pada pasokan, gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) menjadi alternatif.
PNG telah berkoordinasi dengan para supplier gas industri agar pasokan tidak kembali macet.
Menurut Saiful, terdapat lima supplier gas industri yang bekerja sama dengan PNG untuk memenuhi kebutuhan gas industri wilayah Sumatra Utara. Kelimanya adalah Pertamina EP, Triangle Pase, PHE North Sumatra Offshore, PGE dan MSO.
"Memang betul telah terjadi gangguan gas beberapa bulan ini. Kami sudah berusaha berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemasok untuk mengatasi gangguan tersebut sehingga tidak terjadi gangguan pasokan ke pelanggan," kata Saiful.
Kebutuhan gas industri di Sumatra Utara sebanyak 13,5 MMBTUD. Sedangkan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020, kuota gas industri tertentu untuk Sumatra Utara berjumlah 12,1 MMBTUD.
Walau sudah berkoodinasi, PGN belum dapat memastikan pasokan akan tetap stabil pada waktu dekat.
"Kalau hari ini memang sudah normal. Tapi kami belum tahu bagaimana tiga atau empat hari lagi," kata Saiful.
Pengamat ekonomi asal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Gunawan Benjamin mengatakan, pasokan gas sangat mempengaruhi kinerja dunia industri tertentu.
Pasokan yang terganggu juga bakal memicu persoalan baru. Di sisi lain, Gunawan menyayangkan gangguan justru disebabkan oleh kendala teknis.
"Patut disayangkan memang jika pasokan gas yang terganggu lebih dikarenakan oleh masalah teknis. Yang artinya kita berkesimpulan ada kesalahan yang sifatnya tidak begitu fundamental namun tetap saja mengganggu aktivitas bisnis dunia usaha," kata Gunawan.
Gunawan membenarkan bahwa pasokan gas dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja oleh pelaku industri. Lebih buruknya lagi, persoalan ini dapat menyebabkan para investor enggan berbisnis di Sumatra Utara.
Sebagai bahan bakar utama bagi banyak industri, ketersediaan gas berkaitan langsung dengan operasional usaha. Efeknya tidak hanya akan dirasakan industri bersangkutan. Namun juga akan berdampak pada masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari industri tersebut.
"Masalah teknis seperti ini sekilas memang bisa diselesaikan. Tetapi jika secara terus-menerus berulang, ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan investor. Nanti muaranya iklim investasi akan memburuk. Dan tentunya hal tersebut berlawanan dengan upaya pemerintah menarik sebanyak-banyaknya investor masuk ke Sumatra Utara," pungkas Gunawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
