Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aceh Diminta Pacu Penyerapan Anggaran Daerah

Peran belanja pemerintah itu sangat menentukan, yang bisa menstimulus untuk bisa mengembalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kanan) dalam Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021)./Antara-Setwapres.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kanan) dalam Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021)./Antara-Setwapres.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau Pemerintah Provinsi Aceh untuk memacu penyerapan anggaran daerah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Saya mendengar akhir-akhir ini penyerapan anggarannya (di Aceh) agak terlambat. Saya kira ini harus dipacu, sebab dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kita itu, peran belanja pemerintah sangat menentukan," kata Wapres Ma’ruf saat memimpin Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).

Peran belanja pemerintah daerah tersebut, tambahnya, juga dapat memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, khususnya di saat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Peran belanja pemerintah itu sangat menentukan, yang bisa menstimulus untuk bisa mengembalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di nasional maupun di daerah," tegasnya.

Oleh karena itu, Wapres memerintahkan seluruh jajaran Pemprov Aceh untuk bekerja keras dalam penyerapan anggaran daerah, terutama tahun anggaran 2021 sudah semakin terbatas.

"Ini tahun anggarannya sudah hampir habis, ini sudah November. Nanti supaya dilakukan evaluasi kembali. Andaikata itu terjadi, itu kenapa terjadi perlambatan itu? Apa hal yang menyebabkan masalah," katanya.

Selain itu, Wapres juga mendorong Pemprov Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik karena hal itu merupakan syarat untuk mencapai keberhasilan reformasi birokrasi serta menjadi barometer kepuasan masyarakat.

"Nah, terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, prinsipnya itu," ujarnya.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh, rapat tersebut diwakili Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah serta bupati dan wali kota se-Aceh.

Sementara Wapres Ma’ruf didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Plt. Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper