Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai beberapa tahun terakhir. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp20,1 miliar.
Kepala Bea dan Cukai Pekanbaru Prijo Andono menjelaskan mengatakan pemusnahan barang milik negara ini dimulai dari pengawasan barang impor serta peredaran barang kepabeanan di dalam negeri. Dari pengawasan keluar masuk barang, ditemukan barang yang terkena aturan larangan beredar seperti hp dan komputer tanpa izin dan registrasi, kemudian ada juga barang dari Pos Indonesia yang dilaporkan seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan alat kecantikan tanpa izin.
"Tindakan pemusnahan barang milik negara hari ini telah melalui proses keputusan Menkeu melalui DJKN, serta KPKNL yaitu mulai tahapan pengawasan, penindakan, melengkapi administrasi, sampai pada proses putusan yang menetapkan BMN ini diperuntukkan untuk dimusnahkan. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran barang yang perlu dikendalikan," ujarnya Kamis (11/11/2021).
Dia mencontohkan pemusnahan minuman keras yang bisa merugikan bila beredar secara luas dan dikonsumsi oleh remaja di bawah umur. Serta rokok ilegal yang dari hasil pengawasan diketahui tidak memiliki izin kepabeanan saat masuk ke Indonesia, serta tidak menggunakan cukai resmi.
Data BC Pekanbaru mencatat barang yang dimusnahkan kali ini antara lain rokok ilegal hasil pengawasan dan penindakan sejak 2016 hingga 2021 atau selama 6 tahun terakhir, yang tidak dilekati pita cukai atau dipasang pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 15,02 juta batang, dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp11,49 miliar.
Kemudian minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan sejak 2017 hingga 2020 yang tidak dilengkapi pita cukai, dan dipasang pita cukai namun tidak sesuai peruntukannya. Jumlah minuman beralkohol yang ditindak mencapai 1.314,88 liter, serta dengan potensi kerugian negara senilai Rp1,06 miliar.
Selanjutnya pemusnahan gadget atau alat dan perangkat teknologi dengan masa penindakan sejak 2017 hingga 2021, berupa handphone berbagai merek termasuk Iphone dengan jumlah 1.824 unit. Kemudian tablet sebanyak 62 unit, serta barang elektronik seperti komputer dan perangkat pendukungnya sebanyak 3.489 unit. Potensi kerugian negara dari barang kelompok ini mencapai Rp6,45 miliar.
Terakhir yaitu pemusnahan barang kiriman dari Pos Indonesia masa penindakan 2018 hingga 2021 dengan jumlah barang sebanyak 4.929 unit dan 1.602 paket. Potensi kerugian negara dari kegiatan ini mencapai Rp1,08 miliar.
"Barang kiriman pos ini adalah barang yang diimpor melalui PT Pos Indonesia (Persero), namun tidak diselesaikan oleh pemiliknya karena tidak dapat memenuhi perizinan dari instansi teknis terkait, kemudian barang yang ditolak penerimanya, alamat penerima tidak jelas, hingga barang yang sudah melebihi batas waktu 30 hari sejak ditimbun di kantor Pos."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
