Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemda di Sumsel Diminta Tak Belanja Jor-joran Akhir Tahun

Pasalnya, kebiasaan tahunan tersebut bisa memicu terjadinya peningkatan laju inflasi di daerah tersebut.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah daerah di Sumatra Selatan diimbau agar tidak melakukan tradisi belanja pada akhir tahun secara besar-besaran.

Pasalnya, kebiasaan tahunan tersebut bisa memicu terjadinya peningkatan laju inflasi di daerah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan belanja besar-besaran pemda pada akhir tahun menyebabkan jumlah uang yang beredar meningkat.

“Faktor itulah yang bisa memicu inflasi. Pengaruhnya sangat besar,” ujarnya, Senin (8/11/2021).

Lydia menunjukkan, hingga September 2021, masih ada beberapa Pemda yang realisasi belanjanya di bawah 50 persen. 

Sementara Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,6 persen , Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen.

“Kami mendorong Pemda agar cepat melakukan kegiatan belanja barang dan jasa. Khususnya yang dibiayai APBN,” ujarnya. 

Secara total,  kata Lydia, realisasi pendapatan APBD Pemda di Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Di mana untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 triliun. Sementara untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. 

“Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan,” katanya.

Besaran dana transfer pemerintah pusat ke daerah melalui Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Sumsel tahun ini mencapai Rp19,7 triliun. Dari jumlah tersebut, secara total TKDD yang telah disalurkan hingga 30 September 2021 baru mencapai 75,2 persen. 

“Penyaluran DAU dan DBH Tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020. Namun, semua pemda lingkup Sumsel telah memenuhi kewajiban anggaran earmark 8 persen dari DBH/DAU,” ujarnya. 

Lydia mengharapkan, pemda bisa meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan belanja daerah. 

“Sehingga, dana APBN maupun APBD manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hingga akhir September, realisasi belanja sejumlah daerah di Sumsel masih tergolong rendah. Tercatat, realisasi belanja masih di bawah 50 persen untuk delapan daerah di Sumsel.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel, Syamsul Bahri, menilai rendahnya realisasi belanja kabupaten kota di Sumsel lantaran kondisi saat ini sedang tidak normal akibat pandemi Covid-19, keselamatan tender dan semuanya perlu di antisipasi.

Menurut dia, perkembangan baru akan terlihat di Desember mendatang. Jadi tidak perlu khawatir. 

“Wajar saja, saya yakin sampai Desember nanti tuntas semua, kecuali ada masalah, tinggal kembalikan uangnya, jadi silpa nanti,” kata dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengaku tidak perlu khawatir. Menurutnya, semua butuh proses untuk mencapai 100 persen apalagi realisasi tersebut berkaitan dengan proyek yang masih berjalan saat ini.

Dia mengaku biasanya pihak ketiga nantinya akan menagih sambil proyek berjalan, karena untuk mengurus administrasi banyak dibutuhkan pemeriksaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper