Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan aplikasi Bidadari (Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari) di Kota Padang, Sumatra Barat.
Kepala BPS RI Margo Yuwono menyebut berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo, dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
"Tapi yang terlihat, hingga saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi diantaranya data yang tidak standar, tidak lengkap dan tidak sesuai," katanya di Padang, Jumat (22/10/2021).
Menurutnya dengan adanya tantangan itu, telah menyulitkan pembaca data maupun pemerintah dalam mengambil keputusan.
Hal inilah yang dianggap bahwa SDI menjadi penting, dan diharapkan menjadi acuan dalam tata kelola dan pelaksanaan evaluasi di setiap daerah.
"Saya sangat mengapresiasi Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama dalam penyelenggaraan SDI di Sumbar ini. Dari informasi yang saya dapat, kegiatan ini pertama di Sumbar yang diikuti secara lengkap oleh OPD Kabupaten/kota. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik untuk mewujudkan SDI di Sumbar," sebutnya.
Untuk itu, dia mendorong dilakukan penyusunan atau regulasi mengenai SDI di tingkat kabupaten kota secepatnya agar penyelenggaraan SDI memiliki posisi yang jelas.
"Agar semua pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan tugasnya masing-masing dan berkomitmen untuk mewujudkan SDI di Indonesia," ujarnya.
BPS menilai hal itu didukung pula dengan tingginya kesadaran masyarakat sumbar terkait statistik yang terlihat dengan adanya nagari statistik dan merupakan cikal bakal desa cantik.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan adanya aplikasi Bidadari itu, tentu sangat membantu bagi nagari atau desa, karena bekerja secara bottom up yakni dimulai dari bawah.
Sehingga nagari atau desa akan menjadi basis data di Sumbar yang akan disinkronkan dengan BPS untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.
"Selama ini banyak kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah karena data yang berbeda-beda antar instansi. Bahkan dikhawatirkan banyak program yang digagas menjadi tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Apalagi program yang berkaitan dengan bantuan seperti jaring pengamanan sosial, kata Audy, tanpa data yang valid, potensi salah sasaran akan tetap selalu ada.
"Di sinilah terlihat pentingnya Satu Data Indonesia ini. Tercipta data yang mudah diakses yang menggunakan prinsip satu standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi sehingga bisa menjadi acuan dalam tata kelola dan pelaksanaan evaluasi di setiap daerah," ucap Wagub.
Audy pun berharap, melalui aplikasi itu, semua data terkait desa atau nagari, fasilitas, jumlah KK dan data lain bisa diakses oleh seluruh pengambil kebijakan.
Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bappenas Oktriandy yang hadir secara virtual mengatakan dengan adanya SDI tidak lagi diperlukan MoU dalam melakukan perjanjian daerah. Karena itu menjadi tugas semua untuk menyamakan satu data Indonesia.
Dia menyebutkan sudah ada 2700 pusat data di pusat dan daerah. Artinya hal ini akan menjadi cikal bakal pengelolaan dan big data pemerintah yang akan bermanfaat dalam pembentukan kebijakan pemerintah.
"Ke depan dengan SDI, kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran langsung pada individu yang bersangkutan," kata Oktriandy. (k56).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
