Bisnis.com, PEKANBARU — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Riau menyatakan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021, seperti halnya 2020 lalu, pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional pada APBN.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp744,75 triliun pada 4 klaster PC PEN yaitu Kesehatan, Perlinsos, Program Prioritas dan Dukungan UKM dan Korporasi. Sampai dengan September 2021 secara nasional telah terealisasi Rp341,86 triliun. Realisasi PC PEN periode triwulan III, secara q-to-q meningkat 14,46 persen.
"Sementara di Riau, anggaran PC-PEN secara total telah terserap Rp3,37 triliun, dengan rincian sebagai berikut pada klaster Kesehatan, berupa pembayaran klaim rumah sakit/therapeutik sebesar Rp483,01 miliar pada 57 rumah sakit dan 6.999 pasien, serta insentif kesehatan sebesar Rp97,80 miliar untuk 94 fasilitas kesehatan dan 15.725 tenaga kesehatan," katanya, Selasa (19/10/2021).
Sedangkan, pada klaster Perlinsos tersalur Bansos Program Kluarga Harapan (PKH) sebesar Rp312,81 miliar untuk 162.357 KPM; Program Sembako Tunai sebesar Rp414,40 miliar untuk 243.302 KPM, Program Bansos Tunai sebesar Rp309,40 miliar kepada 198.277 KPM; Program Kartu Prakerja tersalur Rp546,36 miliar kepada 153.904 peserta; Diskon listrik Rp65,65 miliar bagi 1.844.560 pelanggan; Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung Rp1,47 miliar kepada 1.222 penerima, serta Program BLT Dana Desa tersalur Rp345,72 miliar untuk 1.591 desa.
Lalu, pada Klaster Program Prioritas terdapat Program Padat Karya PUPR yang tersalur Rp358,49 miliar kepada 20.089 tenaga kerja; Padat Karya Kemenhub terealisasi Rp18,99 Miliar kepada 381 tenaga kerja; Padat Karya Kementan, terealisasi Rp5,35 miliar kepada 711 tenaga kerja.
Pada Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi isalurkan Rp416,29 miliar bagi 346.910 Pelaku Usaha Mikro.
Baca Juga
"Di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang meningkat sangat signifikan, dan adanya program pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, pemerintah berupaya semaksimal mungkin menahan dampaknya terhadap aspek kesehatan, sosial dan ekonomi."
Di mana, pemenuhan anggaran tambahan tersebut akan diperoleh dari refocusing anggaran untuk meneliti dan menyisi anggaran baik di Kementerian/Lembaga maupun di Daerah supaya semuanya ditujukan prioritasnya adalah untuk membantu rakyat menangani Covid-19 dan agar dunia usaha dapat pulih kembali.
"Anggaran yang telah disalurkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan seefektif mungkin agar dapat memberikan dampak yang berarti bagi kemajuan Riau. Selain itu, diharapkan besarnya APBN yang disalurkan untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional benar-benar akan dapat membawa Riau pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial," ujarnya.
