Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banyuasin Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai menerapkan cash management system atau CMS SP2D Online yang terintegrasi dengan aplikasi modul penerimaan negara atau MPN di pusat.
Gubernur Sumsel Herman Deru (tengah) didampingi Bupati Banyuasin Askolani (kiri) dan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Sarimuda (kanan) memberikan keterangan pers terkait pembangunan KEK Tanjung Api-Api. /Bisnis-Dinda Wulandari
Gubernur Sumsel Herman Deru (tengah) didampingi Bupati Banyuasin Askolani (kiri) dan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Sarimuda (kanan) memberikan keterangan pers terkait pembangunan KEK Tanjung Api-Api. /Bisnis-Dinda Wulandari

Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai menerapkan cash management system atau CMS SP2D Online yang terintegrasi dengan aplikasi modul penerimaan negara atau MPN di pusat.

Diketahui, Pemkab Banyuasin menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang menerapkan tata kelola keuangan daerah yang terkoneksi dengan aplikasi penerimaan negara tersebut.

Bupati Banyuasin Askolani mengatakan bahwa CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan MPN merupakan inovasi yang memudahkan tata kelola keuangan pemda.

“CMS ini terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi MPN,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Hadirnya CMS dan Interkoneksi dengan aplikasi MPN, kata dia, merupakan upaya Pemkab Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Terutama, untuk pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. 

“Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan,” katanya.

Dia menerangkan lewat aplikasi MPN, pengecekan bisa dilakukan secara realtime baik itu rekening, informasi SP2D yang realtime dan mengurangi kesalahan transaksi.

“CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening,” katanya.

Selain itu, jelas Bupati Askolani, dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat,sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020, yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel, Lidya Kurniawati Christiana, menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasin satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumsel yang memiliki CMS SP2D Online yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi MPN.

“Dengan aplikasi ini maka akan mempermudah tatakelola keuangan yang semakin cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan, kemudian laporan pajak akurat dan transaksi non tunai menyeluruh,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper