Bisnis.com, PADANG - Perekonomian Provinsi Sumatra Barat di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih terus berupaya untuk tumbuh di tengah hempasan gelombang Covid-19 yang melanda tanah air.
Dari catatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, kendati kondisi pandemi Covid-19 yang belum membaik, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumbar masih tergolong cukup besar.
Setidaknya sampai tanggal 21 Juni 2021 kemarin, total penyaluran KUR di Provinsi Sumbar sebesar Rp3,39 triliun untuk 73.885 debitur.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Heru Pudyo Nugroho mengatakan dari jumlah penyaluran KUR itu, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar yakni Rp1,76 triliun atau 49,40 persen dari total penyaluran KUR di Sumbar tersebut.
Sektor perdagangan besar dan eceran atau untuk usaha kecil ini dari penyaluran sebesar Rp1,76 triliun terdapat 8.506 debitur. Selanjutnya untuk usaha mikro juga tergolong besar penyaluran KUR nya yakni Rp1,50 triliun atau diberikan kepada 50.459 debitur.
Sementara untuk penyaluran KUR bagi usaha super mikro juga tidak kalah besarnya yakni Rp120,77 debitur, dan untuk usaha super mikro (UMI) jumlahnya itu mencapai Rp8,51 miliar untuk 1.970 debitur.
"Berada di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, sejatinya Sumbar maupun Indonesia memiliki sektor UMKM yang bisa bergerak sebagai pondasi perekonomian nasional dan berkontribusi kepada kebangkitan ekonomi Indonesia," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/6/2021).
Dia menyebutkan dengan adanya jumlah penyaluran yang cukup besar itu, karena UMKM memiliki kontribusi dan peranan cukup besar dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
Di samping itu juga UMKM berperan dalam penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
"Semakin besarnya penyaluran KUR, maka dapat dikatakan perekonomian UMKM menunjukkan sinyal membaik, dan kabar ini itu tentunya sangat baik," sebutnya.
Heru menyampaikan dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, dan meningkatkan kapasitas daya saing UMKM.
Pemerintah juga telah menetapkan program KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja kepada individu/perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
