Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rencana Konversi Bank Nagari Jadi Perbankan Syariah Didukung Berbagai Pihak

Kendati ada dukungan BSI, Bank Nagari memperkirakan akan ada persoalan di mana akan ada deposan menarik dana dari bank nagari.
Kantor Bank Nagari, Padang./bank nagari
Kantor Bank Nagari, Padang./bank nagari

Bisnis.com, PADANG - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk melakukan konversi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari dari perbankan konvesional ke perbankan syariah mendapat dukungan banyak pihak.

Komisaris Utama Bank Nagari Benny Warlis mengatakan belum lama ini Gubernur Sumbar Mahyeldi telah melakukan kunjungan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jakarta.

Kunjungan itu turut membicarakan dan diskusi seputar pelaksanaan perbankan syariah, dimana BSI adalah perbankan syariah terbesar di Indonesia.

"Dari pertemuan pak gubernur itu, BSI memberikan dukungan untuk Bank Nagari agar berkonversi menjadi perbankan syariah," katanya, Senin (21/6/2021).

Menurutnya kendati ada dukungan BSI, Bank Nagari memperkirakan akan ada persoalan di mana akan ada deposan menarik dana dari bank nagari. Hal inilah yang menjadi alasan Gubernur Sumbar untuk angsung mengunjungi BSI di Jakarta.

"Deposan di Bank Nagari saat ini cukup besar, nilainya sekitar ratusan miliar rupiah," ujarnya.

Selain mendapat dukungan dari BSI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga turut mendukung konversi Bank Nagari menjadi perbankan syariah. Dimana PKH telah menempatkan dana di Bank Nagari.

Ada keinginan dari BPKH juga akan menambah penempatan dana serta juga akan mencarikan solusi jika nanti ada hal-hal yang terjadi dalam menerapakan system bank syariah.

Dengan demikian BPKH akan membantu dan mencari solusi, sehingga tidak ada kekhawatiran nantinya. Kepada para nasabah bank nagari selama ini jika nanti menjadi bank nagari syariah akan sama saja tidak perlu dikhawatirkan.

Benny juga menyampaikan harapan Gubernur Sumbar selain upaya yang dilakukan untuk melakukan terobosan-terobosan. Namun juga diharapkan dukungan tidak saja dari Gubernur akan tetapi juga dari kepala daerah, Bupati dan Wali Kota se Sumbar.

Begitu juga masyarakat, dia juga berharap ada peran dari majelis ulama, peran kementrian agama, institusi keagamaan untuk bersama sama mensosialisasikan bahwa bank nagari syariah menguntungkan dan berkah serta masyarakat tidak perlu khawatir.

“Jika tanggal 22 Juni 2021 besok, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Nagari, maka salah satu agenda menyampaikan progress bank nagari menjadi bank nagari syariah, semoga semuanya dapat berjalan lancar,” sebutnya.

Tidak hanya itu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar juga turut memberikan dukungan untuk konversi Bank Nagari tersebut.

Kepala OJK Sumbar Yusri menyampaikan pihaknya siap mengemban tugas mengoptimalkan program pemerintah daerah terkait keuangan di daerah. "Kita akan bantu seoptimal mungkin untuk kinerja pemerintah Sumbar, termasuk konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari syariah," kata Yusri.

Untuk mewujudkannya upaya mendorong pemegang saham bertahun tahun telah dilakukannya berbagai sosialisasi untuk konversi Bank Nagari resmi ditabuh saat rapat pemegang saham.

Secara aklamasi para pemegang saham yaitu bupati dan wali kota telah sepakat Bank Nagari beralih menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

"Kami berharap, para pemegang saham sudah menyetujui dan semuanya kompak serta setuju, tidak ada yang menolak," ucapnya.

Begitu pula dengan direksi dan komisaris Bank Nagari juga setuju yang telah memproses satu per satu sebagaimana disyaratkan oleh OJK.

"Kita mengajak pihak OJK, perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank dapat mendukung konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah dan bersinergi dengan Pemprov Sumbar. Dukungan dari semua termasuk dari OJK dan pihak Bank Nagari sendiri, sebab ini semangat kita bersama, termasuk para direksi, komisaris dan seluruh pemegang saham sudah sepakat," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Menurutnya OJK harus ikut andil mewujudkan Sumbar Madani melalui ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, OJK diharapkan harus hadir melalui perbankan untuk membantu masyarakat terutama para petani. Karena sebagian besar masyarakat di Sumbar bekerja sebagai petani. (k56)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Noli Hendra
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper