Bisnis.com,MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/4/2021).
Dalam forum tersebut, ia menuturkan akan mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk pemulihan ekonomi Sumatra Utara.
“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur,” ujar Edy, Kamis (8/4/2021).
Sebagai langkah awal pemulihan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Tahun ini, ada beberapa rencana pembangunan di Sumut, diantaranya Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi. Karenanya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun harus ditingkatkan agar rencana pembangunan berjalan lancar.
Kata Edy, salah satu caranya adalah dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurutnya, PBBKB saat ini yang sebesar 7,5 persen masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10 persen.
Cara lainnya adalah menghapuskan instansi di yang tidak terlalu dibutuhkan di Pemerintahan Provinsi, diantaranya Disdukcapil, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan bahwa hasil rapat koordinasi terknis perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Provinsi Sumut, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat. Di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Seimangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru dan lainnya.
“Untuk tema RKPD 2020 Provinsi Sumatera Utara ini telah mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’,” sebut Hamdani.
Dengan upaya pemulihan ekonomi di seluruh daerah, katanya, rencana pembangunan di Sumut diarahkan kepada refokusing memperkuat infrastruktur pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, penujang kesehatan, energi dan telekomunikasi, serta ketahanan pangan. Sedangkan untuk asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa diperkuat adalah pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan.
“Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritasasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” paparnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Serta pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Sedangkan mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari rakyat.
“Kami berharap forum Musrenbang ini benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa menghapus keraguan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.
Ia pun menyadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 membuat pembangunan menjadi terkendala, karena fokus anggaran diarahkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan tahun depan, menjadi titik awal dimana provinsi ini bisa mencapai target pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
