Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menyediakan anggaran sebanyak Rp481,89 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 dan terealisasi 49,20 persen.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan dari anggaran yang disiapkan untuk dana kesehatan, dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasinya mencapai Rp237,11 miliar atau 49,20 persen.
"Anggaran ini kita sudah minta ke DPRD agar tidak dikurangi di APBD-P 2020, sehingga anggaran dari pertama sampai sekarang tidak dikurangi. Karena kita khawatir mana tahu nanti menjelang Desember 2020 masih ada peningkatan kasus," kata Gubernur Riau Syamsuar, dikutip dari keterangan resmi, Senin (12/10/2020).
Porsi paling besar dipergunakan untuk JPS yang disalurkan ke kabupaten/kota yaitu sebanyak Rp271,61 miliar. Namun, penggunaan dana ini baru mencapai 60,22 persen atau Rp163,58 miliar.
"Artinya ini belum semua disalurkan oleh kabupaten/kota kepada masyarakat terdampak Covid-19," kata Gubernur.
Syamsuar minta kepada pemerintah kabupaten/kota se-Riau agar segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan Pemprov Riau untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, sesuai data yang diusulkan dan telah sesuai verifikasi.
Baca Juga
"Ini juga sudah dicek oleh BPK, dan saya sampaikan bahwa anggaran jaringan pengamanan sosial ini sudah disampaikan ke kabupaten/kota, namun mereka ada yang belum menyalurkan secara keseluruhan. Kita tak tahu persoalan di daerah," terangnya.
Gubernur mencontohkan ada kepala desa di Bengkalis melapor baru menerima satu kali, dan minta kepadanya. Seharusnya ini meminta ke kabupaten, karena sudah salurkan anggaran sesuai usulan.
Kemudian dana kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19 Riau, saat ini masih tersedia sekitar 60 persen lebih. Dimana realisasi baru 39,69 persen atau Rp73,54 miliar dari total anggaran yang disiapkan Rp185,28 miliar.
Penyaluran dana PEN belum ada sama sekali dari anggaran yang disiapkan Rp25 miliar. Syamsuar beralasan capaian masih nol persen karena masih ada proses validasi data calon penerima bantuan.
"Kan dana PEN ini juga ada dari pusat melalui Kementerian Koperasi, yang saat ini datanya sedang divalidasi oleh BPKP. Kalau ini selesai, kami siapkan Pergub tentang kriteria UMKM yang mendapatkan bantuan PEN ini, baru uang ini (Rp25 miliar) bisa kita gulirkan," kata dia.
Syamsuar tak ingin ada tumpang tindih sebab bantuan dari pusat sebanyak Rp2,4 juta untuk UMKM. Sementara kalau penyaluran bantuan pusat selesai, baru gulirkan dana Rp25 miliar itu kepada UMKM Riau. Untuk dana PEN ini pengarahnya Disperindag dan UMKM Riau. (K42)
