Bisnis.com, PALEMBANG - Pengusaha sawit di Sumatra Selatan berharap omnibus law dapat berdampak pada penyederhanaan regulasi di tingkat daerah sehingga memudahkan industri sawit.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel, Alex Sugiarto, mengatakan seringkali terjadi tumpang tindih antara peraturan yang diterbitkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Mungkin antara pemprov dan pemkab koordinasinya kurang baik. Pemprov mengeluarkan peraturan A sementara pemkab yang otonomi juga mengeluarkan peraturan yang mirip dengan A,” katanya saat acara pelantikan Pengurus Gapki Cabang Sumsel periode 2019—2024, Rabu (12/2/2020).
Alex melanjutkan sementara pelaku bisnis harus mengikuti semua peraturan baik yang diterbitkan pemprov maupun pemkab/pemkot.
“Oleh karena itu,kami berharap omnibus law dapat menyederhanakan regulasi-regulasi di tingkat daerah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Gapki di tingkat pusat terlibat aktif dalam penyusunan omnibus law yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.
Joko mengatakan bahkan Gapki juga terus mengawal proses omnibus law hingga nantinya disahkan oleh DPR RI.
“Kami kawal terus sampai disahkan DPR, termasuk juga turunan omnibus law baik berupa PP (peraturan pemerintah) hingga Perda (peraturan daerah),” katanya.
Perampingan regulasi melalui omnibus law, kata Joko, sudah ditunggu banyak pihak, terutama kalangan pengusaha karena menjanjikan iklim investasi yang lebih baik.
Apalagi, kata dia, industri sawit saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, baik karena isu eskternal maupun dari dalam negeri.
“Kita semua tahu Eropa terus membuat regulasi yang menghambat produk sawit. Oleh karena itu kita perlu kompak antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.
Sementara untuk tantangan dari dalam negeri, dia menjelaskan, industri sawit nasional perlu meningkatkan daya saing. Dia menjelaskan daya saing itu dapat meningkat jika konflik regulasi berkurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
