Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Riau Minta 80 Persen Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah Penghasil

Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk daerah sebesar 80% dan untuk pusat sebesar 20%.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 13 Januari 2020  |  14:09 WIB
Pekerja memasukkan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke dalam truk. - Antara/Syifa Yulinnas
Pekerja memasukkan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke dalam truk. - Antara/Syifa Yulinnas

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk daerah sebesar 80% dan untuk pusat sebesar 20%.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar setelah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tertutup dengan 18 kepala provinsi penghasil komoditas kelapa sawit se-Indonesia pada akhir pekan lalu.

“Dari pembahasan rapat, kami mengusulkan DBH kelapa sawit sebesar 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat,” kata Syamsuar, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Senin (13/1/2020).

Adapun dasar ajuan tersebut, lanjut Syamsuar, karena daerah merupakan tempat yang berpengaruh besar terhadap budi daya kelapa sawit, bukannya di pusat.

Lebih lanjut, sawit juga dinilai merupakan salah satu sumber yang dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, luas perkebunan kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning mencapai 2,42 juta hektare. Kendati demikian, hasil yang diterima oleh daerah belum maksimal.

"Dana pungutan ekspor sawit dan turunannya belum ada yang masuk ke Provinsi Riau, hanya bantuan dana replanting Rp25 juta perhektare untuk petani, seharusnya Riau dapat lebih dari itu," kata Syamsuar dalam kesempatan berbeda.

Nantinya, hasil kesepakatan antarkepala daerah itu akan diteruskan ke anggota DPR RI dan DPD RI yang ada di wilayah masing-masing.

Untuk perjuangan di pusat, Syamsuar mengungkapkan sudah mendapat dukungan dari anggota DPR asal Riau Abdul Wahid yang akan menindaklanjuti beberapa rancangan undang-undang, termasuk di dalamnya mengenai UU sawit dan bagi hasil sawit. Di revisi undang-undang atau regulasi baru, diharapkan dapat dimasukkan aturan pembagian DBH ekspor sawit kepada daerah penghasil sawit.

 

 
 
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kelapa sawit riau
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top