Bisnis.com, PEKANBARU -- Program replanting atau peremajaan kebun kelapa sawit, telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir.
Data terakhir BPS pada 2017 lalu menunjukkan luas perkebunan sawit di Tanah Air mencapai 12,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan akan melakukan replanting kebun sawit mencapai 2,49 juta hektar selama periode 2017-2021.
Untuk menjalankan program replanting tersebut, pemerintah menunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna membantu petani dengan dana hibah senilai Rp25 juta perhektar.
Namun sejak digulirkan pada 2017 lalu sampai awal Oktober lalu, dana replanting yang disalurkan oleh BPDPKS hanya tercapai untuk 44.412 hektare dengan nilai Rp1,1 triliun. Padahal untuk tahun ini saja pemerintah menargetkan bisa menyalurkan dana replanting sampai 200.000 ha atau Rp2 triliun lebih.
Di Provinsi Riau, BPDPKS menyatakan realisasi program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) di daerah itu lebih rendah dibandingkan Sumatra Selatan.
Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan mengatakan menurut data pihaknya angka realisasi replanting di Riau saat ini sekitar 8.000 hektare.
"Riau masih sekitar 8.000 hektare yang sudah mendapatkan program replanting, jauh lebih rendah dari Sumsel yang sekitar 13.000 hektare, padahal kebun sawit Riau yang paling luas di Indonesia," ujarnya baru-baru ini.
Salah satu alasan kondisi itu terjadi yakni petani sawit swadaya di wilayah itu, lebih siap dalam mengelola manajemen dan administrasi kebun sebagai prosedur dan persyaratan pengajuan program PSR.
Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, asosiasi petani, perusahaan, agar dapat berkolaborasi membantu petani menyelesaikan masalah dan persyaratan untuk ikut program PSR.
Selain itu ada beberapa kendala lain yang dihadapi pemerintah sebelum bisa menyalurkan dana replanting kepada petani kelapa sawit.
Misalnya soal legalitas lahan kebun kelapa sawit. Lalu profil petani penerima dana, apakah memenuhi syarat dari perbankan sebagai sistem pendukung program peremajaan sawit.
"Tapi pemerintah terus berupaya membantu, misalnya mengurangi persyaratan dari 14 item menjadi hanya tinggal delapan, lalu semua sudah sistem online tidak perlu lagi bawa-bawa berkas," ujarnya.
Guna mengantisipasi masalah itu, pihaknya meminta peran serta dunia usaha sektor kelapa sawit, agar membantu petani sehingga bisa memenuhi persyaratan program peremajaan sawit rakyat.
Ketua Gapki Riau Saut Situmorang di kesempatan terpisah menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah, yang terus mendorong realisasi program peremajaan kebun kelapa sawit.
Menurut dia, dukungan akan diberikan Gapki dengan cara mendorong anggotanya untuk aktif melakukan replanting sekaligus membina para petani kelapa sawit.
"Kami ikut mendorong kesuksesan program replanting atau PSR dengan mendorong anggota melakukan replanting dan aktif melakukan pembinaan petani yang mengikuti program tersebut," ujarnya.
Salah satu yang berjalan yaitu kerjasama antara Sinar Mas Agribusiness and Food melalui anak usaha di Kampar, Riau yaitu PT Ramajaya Pramukti. Di sini perusahaan menjalin kerjasama program peremajaan sawit bagi petani plasma setempat yaitu KUD Makmur Lestari.
Para petani plasma ini mendapatkan kucuran dana hibah Rp8 miliar dari BPDPKS untuk tahap awal, dalam program replanting kebun sawit seluas 322 hektare.
Selain BPDPKS, petani plasma juga mendapatkan dukungan pembiayaan program replanting dari Bank BRI Agro.
"Dengan kerjasama semacam ini, perbankan menjadi nyaman karena ada tanggungjawab dari perusahaan sebagai penjamin, dan petani ikut semangat untuk menghasilkan produksi sawit yang sudah dijamin pembeliannya," ujar Rusman.
CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Riau, Franciscus Costan menjelaskan tahap pertama peremajaan kebun sawit telah dilakukan di kebun plasma anggota KUD Makmur Lestari di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seluas 322 hektar yakni untuk 145 petani, dari total sekitar 32.000 hektar kebun plasma binaan perusahaan di Riau. Program peremajaan sawit ini akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2027 untuk seluruh wilayah Indonesia.
Franciscus menjelaskan saat ini tantangan yang dihadapi para petani plasma adalah tanaman yang sudah berusia tua dan pokok sudah terlalu tinggi, sehingga produktivitas menurun dan memerlukan biaya panen yang cukup tinggi.
“Dengan melakukan peremajaan kebun sawit melalui praktik agronomi yang baik, kami dapat membantu petani meningkatkan produktivitasnya tanpa harus membuka lahan baru. Mereka juga dapat bekerja sesuai standar rasio tenaga kerja dan mendapatkan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu petani plasma juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sertifikasi ISPO yang sangat penting sebagai standar wajib tata kelola perkebunan sawit,” jelasnya.
Program replanting merupakan bentuk dari komitmen perusahaan untuk mendukung industri kelapa sawit yang sukses dan berkelanjutan. Kesuksesan para petani adalah kesuksesan perusahaan. Manfaatyang besar akan didapatkan oleh para petani plasma jika mereka segera bergabung dalam program ini.
Saat ini kondisi harga Crude Palm Oil (Minyak Sawit Mentah) relatif rendah dan mereka dapat meminimalisir hilangnya pendapatan jika melakukan peremajaan kebun sawit sekarang juga.
Ketika tanaman memasuki masa panen nanti, produktivitasnya akan lebih tinggi karena menggunakan bibit yang lebih baik serta didukung oleh pengetahuan dan pengalaman dari para ahli di Sinar Mas Agribusiness and Food.
“Para petani tak perlu ragu untuk segera mengikuti program replanting ini, karena jika mereka cepat gabung, cepat untung,” ujar Franciscus Costan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
