Bisnis.com, KARO – Dalam rangka pengendalian inflasi dan antisipasi kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Akhir 2019, terdapat 10 butir yang perlu diperhatikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina ketika membuka Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Semester II Tahun 2019, Senin (11/11), di Rinjani Hall, Grand Mutiara Hotel, Jalan Peceren No 168, Berastagi, Kabupaten Karo.
Sabrina memaparkan, 10 butir yang harus diperhatikan dalam rangka pengendalian inflasi daerah jelang HBKN akhir tahun 2019 dan tahun baru 2020 tersebut antara lain, meningkatkan volume dan mutu produksi, memastikan jumlah konsumsi daerah, memastikan distribusi surplus ke defisit produksi, memastikan ketersediaan bahan pokok, dan memastikan informasi harga di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terus diperbaharui.
"Lima berikutnya yakni pastikan distribusi dan pasokan lancar, pastikan kesiapan lahan dan jadwal tanam serta antisipasi faktor alam, tingkatkan kerja sama antar daerah, tingkatkan operasional dari pasar lelang pangan saat harga petani turun tak wajar, dan tingkatkan kepekaan satgas pangan," jelasnya melalui keterangan resmi, Senin (11/10/2019).
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, komoditas yang sering memicu inflasi adalah cabai merah. Untuk itu, khususnya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi maupun kabupaten/kota dan Dinas Ketahanan Pangan untuk cermat menghimpun data kebutuhan Sumut menjelang akhir tahun tentang komoditas tersebut dan memastikan produksi harus surplus.
"Kemudian, harus pastikan tidak ada hambatan baik kondisi jalan maupun penumpukan barang oleh spekulan. Melalui Rakorprov ini, saya harap bisa menghasilkan beberapa inovasi yang dapat diterapkan dan diimplementasikan di daerah kabupaten/kota masing-masing," tambahnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Wiwiek Sisto Widayat merekomendasikan sebanyak 7 butir untuk segera ditindaklanjuti sebagai upaya pengendalian inflasi di Sumut.
Adapun Ketujuh rekomendasi tersebut yakni, Butir pertama rekomendasi menyebut, agar seluruh kabupaten/kota harus terus mengupayakan kegiatan pengendalian inflasi.
"Tingkat inflasi Sumut sampai dengan Oktober 2019 sebesar 3,2% year to date, berpotensi berada pada batas atas target sasaran inflasi naisonal yaitu 3,5% plus minus 1%. Kemudian, kondisi pasokan/produksi mengalami gangguan di berbagai daerah," tutur Wiwiek menjelaskan butir pertama rekomendasi.
Kedua, diharapkan peran aktif masing-masing TPID untuk meningkatkan frekuaensi dan kualitas laporan. Ketiga, mengurangi mata rantai distribusi melalui penyederhanaan jalur mata rantai distribusi diantaranya menggunakan aplikasi e-commerce.
Keempat, mendorong implementasi teknologi pencatatan data produksi pangan. Kelima, TPID provinsi dan kabupaten/kota mendorong pendirian BUMD Pangan. Keenam, mendorong terbentuknya kerja sama perdagangan komoditas antar kabupaten/kota.
Ketujuh, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayahnya akan mendorong pengelolaan SRG agar aktif dan beroperasi kembali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406333.jpg?w=348&h=261)
