Bisnis.com, PEKANBARU – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Riau menyatakan hingga Oktober 2019, realisasi APBN dari belanja Kementerian dan Lembaga, serta belanja transfer pemerintah di daerah itu sudah mencapai 70,77 persen atau senilai Rp25,16 triliun dari total pagu tahun ini senilai Rp35,55 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Riau Bakhtaruddin mengatakan untuk realisasi APBN Kementerian Negara dan Lembaga sampai dengan 24 Oktober 2019 tercatat Rp5,65 triliun atau 65,91 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk Provinsi Riau senilai Rp8,57 triliun.
"Untuk prognosa realisasi anggaran sampai Desember 2019 berada pada kisaran 93 persen sehingga dalam kurun waktu kurang dari dua bulan ke depan harus mengejar realisasi sebesar 27,09 persen," ujarnya, Selasa (29/10/2019).
Menurut dia, angka realisasi saat ini mengindikasikan masih terdapat pola pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun. Pihaknya berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki bersama di tahun depan melalui upaya perencanaan yang lebih matang dan mempercepat proses pengadaan melalui lelang dini.
Sedangkan dari alokasi dana transfer ke daerah 2019 di Riau sebesar Rp26,96 triliun, sampai Oktober 2019 telah direalisasikan senilai Rp19,5 triliun atau 72,32 persen. Terdiri atas transfer DBH senilai Rp6,73 triliun, DAU senilai Rp7,47 triliun, DAK fisik senilai Rp1,20 triliun, DAK non fisik senilai Rp2,59 triliun, DID senilai Rp0,23 triliun, dan Dana Desa senilai Rp1,28 triliun.
Sampai dengan Oktober 2019 terdapat dana transfer yang tidak terserap senilai Rp264,29 miliar, terdiri atas DAK fisik senilai Rp209,68 miliar, Dana Kelurahan senilai Rp37,94 miliar, dan DID senilai Rp16,67 miliar.
“Penyebabnya antara lain masalah perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan masalah administrasi lainnya. Diharapkan ke depan, berbagai kendala tersebut dapat diminimalisir," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
