Bisnis.com, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memesan tiga unit kapal motor penumpang (KMP) dari tiga pelaksana pembangunan kapal feri untuk meningkatkan pelayanan penyebarangan antarpulau di daerah tersebut.
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan semua proses administrasi untuk pembangunan kapal tersebut telah diselesaikan dan rencananya pembangunan kapal selesai pada akhir tahun depan.
Sebagai tanda pembangunan kapal, Nova melakukan peletakan lunas (balok memanjang di dasar perahu) atau keel laying yang merupakan awal dari konstruksi kapal pada Senin (21/10/2019) di galangan kapal PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
"Peletakan lunas ini menandakan bahwa pembangunan kapal-kapal ini segera diintensifkan," kata Nova pada Senin (21/10/2019).
Ketiga kapal yang dipesan Pemerintah Aceh itu akan melayani rute Singkil - Pulau Banyak, Balohan Sabang - Pelabuhan Ulee Lheu, dan lintasan barat ke Pulau Simeulue.
Ada tiga pihak pelaksana pembangunan kapal yaitu PT Multi Ocean Shipyard, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, dan PT Citra Bahari Shipyard. Kapal-kapal itu memiliki kapasitas 1.300 GT, 1.100 GT, dan 600 GT.
Nova menyebutkan Pemerintah Aceh menabalkan Aceh Hebat sebagai nama dari seluruh kapal. Kapal berkapasitas 1.300 GT dinamai Aceh Hebat 1, untuk kapal berkapasitas 1.100 GT dinamai Aceh Hebat 2, dan untuk kapal 600 GT dinamai Aceh Hebat 3.
"Nama yang kami berikan ini sesuai dengan manifestasi dari visi misi pemerintahan Aceh saat ini," jelas Nova.
Dia berharap para pihak pelaksana pembangunan kapal bekerja maksimal dalam menyelesaikan kapal dambaan rakyat Aceh itu.
Nova juga meminta agar konsultan pengawasan mengawal semua proses pembangunan kapal, sehingga penyelesaian kapal sesuai dengan waktu kontrak yang telah disepakati. Pada akhir 2020, kapal itu diproyeksikan sudah dioperasikan.
KMP Aceh Hebat merupakan hasil dari program pengadaan kapal feri roro di bawah Dinas Perhubungan Aceh dengan anggaran Rp178 miliar. Kapal itu diplot untuk pengingkatan konektivitas antarpulau di provinsi paling barat Indonesia itu.
Pemerintah Aceh memiliki program peningkatan konektivitas antarkepulauan melalui program tol laut, sebagaimana program presiden dalam mengoptimalkan sektor kemaritiman Indonesia.
"Program ini sangat penting bagi Aceh, sebab daerah kami termasuk wilayah yang memiliki kawasan laut yang cukup luas," kata Nova.
Dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, 18 di antaranya berbatasan langsung dengan laut. Luas lautan Aceh pun dinilai cukup panjang yaitu mencapai 75.000 km2. Selain itu, ada sekitar 180 gugusan pulau di Aceh, 44 di antaranya berpenghuni dan 136 pulau tak berpenghuni.
Data tersebut menunjukkan Aceh merupakan salah satu andalan sektor kemaritiman Indonesia di wilayah barat. Kemudian, sebagaian besar masyarakat pesisir Aceh yang mengandalkan sektor kelautan sebagai sumber ekonomi. Karena itu optimalisasi sumber daya Aceh di sektor kelautan harus terus ditingkatkan.
Saat ini Aceh mempunyai delapan pelabuhan penyeberangan, di mana satu di antaranya merupakan lintasan penyeberangan antar provinsi. Selama ini, lintasan penyeberangan itu hanya dilayani lima unit kapal. Jika ada satu kapal yang menjalani docking, transportasi laut hampir pasti terganggu.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi Ali mengatakan, pengadaan tiga unit kapal dilakukan untuk memperkuat armada penyebrangan di Aceh dan dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2019 dan 2020.
"Dalam perjalanannya, pelaksanaan tender untuk pemilihan penyedia jasa pembangunan kapal-kapal tersebut mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan RI. Proses tender melalui LPSE Kemenhub telah dapat diselesaikan dengan baik, transparan dan akuntabel serta tepat waktu," kata Junaidi.
Penandatanganan kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Aceh dengan masing-masing pimpinan perusahaan galangan yang mengerjakan kapal, kata Junaidi, telah dilakukan pada periode Agustus-September 2019.
Junaidi menambahkan dalam pelaksanaan pembangunan tiga unit kapal ro-ro itu, pihaknya didampingi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Aceh dari awal pembangunan hingga kapal selesai pengerjaannya nanti. Kepala Kejati Aceh juga hadir langsung saat peletakan lunas di galangan kapal milik PT Adiluhung.
Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia Anita Puji Utami mengatakan peletakan lunas atau keel laying adalah dasar dimulainya umur kapal serta dianggap sebagai hari lahir dari kapal bersangkutan.
"Peletakan lunas ini sekaligus bukti pelaksanaan komitmen pembangunan kapal ini," kata Anita Utama dalam siaran pers yang diterima Bisnis.
Dia menyebutkan pembangunan kapal milik pemerintah Aceh dilakukan dengan memaksimalkan industri penunjang dalam negeri. Mereka berjanji membangun kapal dengan kualitas terbaik dan akan dikerjakan tepat waktu.
Selama ini, kata Anita, aktivitas pembangunan kapal di berbagai galangan cenderung sepi. Hal itu menyebabkan banyaknya sumber daya manusia yang biasa bekerja di galangan beralih kerja.
"Investasi SDM kita banyak yang beralih ke gojek. Dengan program Gubernur Aceh ini pastinya akan mengembalikan lagi mereka yang sudah pesimis menjadi welder," kata dia.
Oleh karena itu, ia berterima kasih pada Pemerintah Aceh yang telah memercayakan pembuatan kapal ro-ro pada pihaknya.
Usai penandatanganan berita acara dimulainya kegiatan pembangunan kapal, Plt Gubernur didampingi Kepala Kajati Aceh, penasihat utama PT Adiluhung Saranasegara serta para direktur utama dari tiga perusahaan pembuat KMP Aceh Hebat, meninjau langsung proses pembuatan rangka tunas kapal yang dilakukan dengan sistem elektrik.
Nova berharap, usai peletakan lunas, perusahaan bisa segera mengintensifkan pembangunan kapal. "Suatu saat kita juga bisa melihat kapal-kapal di galangan lain," kata Nova.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
