Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perizinan dan Kemudahan Pembebasan Lahan di Sumut Perlu Efisiensi

Dalam hal ini, Sumut dapat belajar dari keberhasilan Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan investasi. Misalnya saja, Pemkot Semarang telah memiliki 148 sistem pelayanan online untuk mendorong kemudahan layanan investor, sehingga calon investor dapat memantau secara transparan. Adanya sinkronisasi kebijakan agar tidak ada yang kontraproduktif dengan kebijakan di atasnya.
Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara/JIBI-Nancy Junita
Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara/JIBI-Nancy Junita

Bisnis.com, MEDAN--Pembentukan modal atau investasi di Sumatra Utara diindikasi relatif kurang efisien dibandingkan di Jawa. Beragam tantangan yang menyebabkan hal tersebut yaitu kurangnya daya saing provinsi, sumber daya manusia, regulasi, insentif, maupun kebutuhan dasar industri.

Hasil perhitungan ICOR atau rasio antara investasi dan perubahan output Sumatra Utara (Sumut) sebesar 5,67 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa, sebesar 5,56. Birokrasi perizinan dan aturan kemudahan pembebasan lahan menjadi hal krusial untuk menarik minat penanam modal, khususnya di Sumut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, dalam rangka mendorong investasi dari sisi swasta diperlukan perbaikan birokrasi perizinan, serta kemudahan dalam pembebasan lahan.

“Insentif pajak, perjanjian perdagangan, harga kebutuhan dasar industry seperti uah minimum dan harga gas industri perlu terus dikaji untuk mendapatkan win-win solution, sehingga daerah semakin kompetitif,” kata Wiwiek dikutip Selasa (15/10/2019).

Dalam hal ini, Sumut dapat belajar dari keberhasilan Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan investasi. Misalnya saja, Pemkot Semarang telah memiliki 148 sistem pelayanan online untuk mendorong kemudahan layanan investor, sehingga calon investor dapat memantau secara transparan. Adanya sinkronisasi kebijakan agar tidak ada yang kontraproduktif dengan kebijakan di atasnya.

Selain itu, Jawa Tengah telah memiliki aplikasi SIKUNANG (Sistem Informasi Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah), untuk kemudahan pembebasan lahan. Hal tersebut dimaksudkan untu transparansi dan efektifitas penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan (Penlok).

Untuk meningkatkan investasi, sesuai hasil kajian Ease of Doing Business World Bank, Sumatra Utara memerlukan perbaikan pada aspek birokrasi dan kualitas infrastruktur. Pada 2019 pertumbuhan investasi Sumut dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) hanya setengah dari tahun lalu, hanya sekitar 6 persen. Padahal di tahun lalu bisa mencapai 11-12 persen. “Artinya ada sesuatu yang salah di sini,” katanya.

Dia menilai perlu ada kesiapan basis data seperti proyek-proyek potensial apa saja yang siap untuk dibiayai oleh para pemodal. Sehingga diketahui, dari segi mana pemodal akan menanamkan sahamnya di Sumut.

“Mereka tidak tahu darimana mulainya, karena tidak ada data. Di semua kabupaten/kota kita tidak dapat. Orang mau datang kan harusnya tinggal tanya satu pintu, diberi semua informasi mengenai proyek apa yang ada dan posisinya seperti apa,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper