Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menyatakan sampai akhir September lalu, realisasi anggaran pendapatan belanja negara di daerah itu sudah mencapai 67,45 persen atau senilai Rp23,86 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Riau Bakhtaruddi menjelaskan angka realisasi APBN itu sudah meliputi belanja kementerian lembaga senilai Rp5,38 triliun, dan transfer daerah dan dana desa senilai Rp18,48 triliun.
"Untuk realisasi belanja kementerian lembaga mencapai 64 persen atau Rp5,38 triliun, tumbuh 13,26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya Jumat (11/10/2019).
Lalu untuk transfer daerah dan dana desa sudah sebesar 68,5 persen atau senilai Rp18,48 triliun. Penyaluran dana transfer daerah ini dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan capaian kinerja, bila tidak terpenuhi bisa berpotensi gagal salur.
Dari data pihaknya sudah ada beberapa dana transfer daerah yang gagal salur yaitu dana alokasi khusus atau DAK fisik senilai Rp204,78 miliar, serta Dana Kelurahan senilai Rp37,94 miliar.
Kondisi ini disayangkan pihaknya, karena ditengah perlambatan ekonomi daerah, pemda tidak mampu memanfaatkan stimulus fiskal yang sudah diberika oleh pemerintah pusat.
Kabid PPA II Kanwil DJPb Riau Zaenal Abidin menambahkan, pemda harus segera mengajukan syarat penyaluran DAK fisik sebelum 21 Oktober 2019.
"Kalau lewat lagi, akan terjadi gagal salur tahap kedua dari DAK fisik ini sehingga akan tambah besar nilai gagal salurnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
