Bisnis.com, BATAM-Pasca pergantian pimpinan di Badan Pengusahaan (BP) Batam, sejumlah persoalam hambatan investasi yang ada di Batam bisa segera diselesaikan.
Kepala BP Batam yang saat ini dijabat secara ex officio oleh Wali Kota Batam tentu juga diharapkan bisa mendorong percepatan perizinan di BP Batam ataupun Pemko Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan usai serah terima jabatan yang rencananya akan digelar pada, Kamis (3/10) mendatang pihaknya akan langsung mengumpulkan para pelaku usaha yang ada di Batam. Tujuannya tidak lain adalah mendengarkan keluhan-keluhan dan masukan para pelaku usaha.
"Dengan demikian diharapkan hambatan investasi khususnya penanam modal asing bisa segera diselesaikan," kata Rudi, Senin (30/9).
Sesuai arahan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution disebutkan bahwa Batam memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai kawasan perekonomian.
Kota ini juga mempunyai daya tarik investasi yang tinggi. Karena itu pihaknya diminta agar dapat mengelola asetaset yang dimiliki tersebut secara baik dan profesional.
Baca Juga
BP Batam ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal melalalui peningkatan investasi.
Caranya adalah dengan mengurangi hambatan-hambatan investasi terutama yang terkait dengan aturan dan perizinan berinvestasi di Batam. Tentunya, dengan peningkatan tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Batam.
"Dewan Kawasan juga telah menyetujui usulan 2 KEK yaitu KEK Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Batam Aero Technic BAT dan KEK Nongsa Digital Park," kata Rudi.
Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid mengatakan tahap awal yang perlu dilakukan pimpinan baru BP Batam adalah melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu. Pihaknya juga menyarankan agar peratuan Kepala BP yang selama ini pernah diterbitkan dievaluasi seluruhnya.
"Mana Perka yang kemudian ternyata bisa menghambat investasi sebaiknya direvisi," kata Rafki.
Kemudian, persoalan lahan tidur di Batam sebaiknya juga cepat diselesaikan. Karena salah satu syarat investor mau datang adalah tersedianya lahan yang cukup dan memadai. Lahan tersebut juga harus murah.
"Bandingkan saja dengan Vietnam. Lahan di sana bahkan bisa didapatkan dengan gratis kalau untuk tujuan investasi." ujarnya.
Sementara di Batam, lahan sudah dikuasai para calo bahkan kepemilikannya ada yang tumpang tindih. Permasalahan lahan ini salah satu faktor yang cukup menghambat investasi.
Pimpinan baru BP Batam juga harus mempercepat modernisasi fasilitas pelabuhan Batu Ampar yang saat ini masih sedang berjalan.
Dengan kepiawaian beliau membangun infrastruktur jalan di Batam selama ini, saya yakin proyek peningkatan fasilitas pelabuhan Batu Ampar ini bisa dipercepat.
"Supaya biaya logistik dari Batam dapat ditekan. Yang mendesak juga untuk dilakukan adalah pembenahan perizinan investasi dan perbaikan sistem OSS (online single submission)," katanya..
Apa yang menjadi keluhan dari investor terkait proses perizinan investasi di Batam selama ini sebaiknya dirangkum untuk kemudian dicarikan solusi pemecahannya. Lama pengurusan perizinan investasi di Batam masih tertinggal dari beberapa negara lain di ASEAN.
Saat ini pelaku usaha juga masih mengeluhkan sulitnya menggunakan OSS untuk mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan.
Lalu masih ada perizinan yang terkadang harus diurus sampai ke Kementerian oleh pelaku usaha di Batam. Proses pengurusan tersebut terkadang mengganggu proses produksi karena butuh waktu harus mengurusnya ke Jakarta.
"Ke depan kita harapkan pengurusan perizinan terkait bisnis di Batam cukup selesai di Batam saja," tegasnya.(
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
