Bisnis.com, MEDAN--Sumatra Utara harus mencari momentum untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Momentum yang dapat mendorong ekonomi Sumut antaranya peningkatan investasi, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pembangunan kawasan strategis pariwisata.
Adapun target laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020-2024 sebesar 5,4-6,0%, dimana dukungan Provinsi Sumatra Utara terhadap capaian RPJMN pada periode yang sama mencapai sebesar 5,4-6,0%.
Wahyu Ario Pratomo, Regional Ekonom yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatra Utara (USU), menilai saat ini belum terlihat indikasi atau momentum pertumbuhan ekonomi di Sumut, mengingat kondisi ekonomi nasional dan global belum membaik.
“Di samping itu belum terlihat adanya realisasi investasi yang besar di Sumut karena pembagunan infrastruktur yang sedang berjalan belum memberikan dampa bagi pertumbuhan ekonomi Sumut,” jelas Wahyu kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (3/9/2019).
Guna mendorong percepatan ekonomi Sumut, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diharapkan terus berbenah memperbaiki sarana dan prasarana yang mendorong investasi sebagai rencana jangka pendek.
Kendati demikian, Wahyu mengingatkan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi Sumut tersebut perlu untuk dijaga dan dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan, mengingat daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan.
Dalam jangka panjang, menurut Wahyu, pembangunan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumut perlu diwujudkan. Apalagi, sampai saat ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei masih belum tampak efektivitasnya.
Pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini stagnan di level 5,0%-5,3%. Untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 7%, harus ada upaya nyata untuk membangkitkan industrialisasi kembali di Sumut.
Dia mengatakan investasi dapat terlaksana jika sarana pendukung telah tersedia. Dia menilai saat ini sejumlah sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, jalur kereta api, pelabuan baru saja selesai.
Tak hanya itu, pembangunan energi juga tengah disiapkan. “Hal ini sudah positif, namun tetap diperlukan waktu untuk meyakinkan investor agar siap melakukan investasi. Keterbatasan jaminan bahan baku dan pasar menjadi pertimbangan investor,” jelasnya.
Selanjutnya, dia berharap pemerintah dan badan pengelola dapat meyakinkan investor terkait fasilitas yang diperoleh di kawasan ekonomi khusus, termasuk dengan insentif skema perpajakan.
Pasalnya, lanjutnyam saat ini Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dalam mengundang investor asing. Jadi, pemerintah perlu memberlakukan pembebasan pajak (tax holiday) bagi investor asing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
