Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah mematangkan persiapkan proses untuk mengakhiri konsesi pengelolaan air dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB).
Sejumlah langkah telah dilakukan BP Batam menjelang akhir masa konsesi pada 2020 mendatang.
Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan menjelaskan, tahun 2019 pihaknya telah menunjuk konsultan inventarisasi dan konsultan hukum yang akan membantu selama proses pengakhiran dilakukan.
Bersama ATB tim pengakhiran diakuinya sudah mulai melakukan inventarisasi seluruh aset lama, menghitung aset yang dibangun sejak tahun 1995 hingga 2019.
Pada prosesnya hasil perhitungan itu akan dibahas intens bersama Dirjen Barang Milik Negara (BMN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang menangani regulasi pengelolaan air minum di Kementerian PUPR.
BP Batam bersama ATB sebelumnya juga telah melakukan pertemuan, dimana saat itu mereka mengkaji dan menganalisa proses pengakhiran konsesi yang sudah berakhir di PDAM Tirta Mangutama Badung, Bali.
Dengan sejumlah persiapan yang dilakukan, pihaknya berharap proses pengakhiran ini dapat berjalan mulus. Dalam artian pelayanan kebutuhan air untuk masyarakat tidak akan terganggu, bahkan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Harapannya akhir dari konsesi ini bisa berjalan baik, mengingat konsesi ini merupakan yang terbesar dan akan menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia yang juga akan menjalani proses serupa, seperti Jakarta dan kota lain,” kata Binsar.
Pengelolaan Air Limbah
BP Batam juga tengah mempersiapkan infrasturuktur Pengelolaan Air Limbah (PAL) yang prosesnya dibiayai softloan dari pemerintah Korea Selatan. Ditargetkan tahap satu dari proses pengerjaan proyek PAL ini bisa selesai di akhir tahun 2020 mendatang.
Hadirnya sistem pengelolaan air limbah ini, juga akan dioptimalkan dengan hadirnya sistem one bill retribusi air bersih dan air Limbah kedepannya. Sebagai bagian dari penerapan Batam Integrated Total Water Management yang rencananya akan diluncurkan akhir tahun 2019.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, mengamanatkan pengeloaan air bersih tidak boleh lagi sepenuhnya dikelola swasta. Artinya aturan ini membuat pengelolaan air ke depan harus dilakukan dengan melibatkan pihak pemrintah.
Hal ini yang melatar belakangi hadirnya MoU antara BP Batam dengan BUMN Jasa Tirta I.
Jasa Tirta I saat itu mengaku berminat mengelola air di Batam bersama swasta, baik itu PMA atau PMDN, karena BUMN yang bergerak dibidang air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
