Penyatuan Dualisme di Batam, Edy Putra: Aman Aku Sama Pak Wali ….

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Edy Putra Irawady mengatakan pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Wali Kota Batam.
Nelayan melintasi perairan di bawah bentangan Jembatan Barelang di Kelurahan Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau./Antara-Irwansyah Putra
Nelayan melintasi perairan di bawah bentangan Jembatan Barelang di Kelurahan Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau./Antara-Irwansyah Putra

Bisnis.com, BATAM – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Edy Putra Irawady mengatakan pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Wali Kota Batam terkait dengan rencana pemerintah menyatukan dualisme wewenang di kawasan itu.

"Aku 'sowan' ke tempat Pak Wali sebagai penggantiku. Aku 'ngomong', aku 'gini-gini'...," kata Edy Putra usai bertemu dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Kantor Pemkot Batam, Senin (4/3/2019).

Pemerintah pusat berkomitmen menghapus dualisme di Batam dengan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Kawasan Batam.

Edy mengatakan bahwa masa transisi sudah selesai, tinggal menunggu penerapan kebijakan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam menggantikan dirinya. "Aman aku sama Pak Wali," tuturnya.

Dia mengemukakan akan selalu berkoordinasi dengan Wali Kota Batam sampai kebijakan itu diterapkan.

Mengenai waktu pelaksanaan kebijakan itu, dia menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Waktunya tidak perlu menunggu sampai pelaksanaan Pemilu Presiden 2019.

"Aku 'ngelapor' Pak Wali. Aku tiap hari lapor Pak Wali. Makin dekat, aku tiap hari harus lapor dia," katanya.

Pada Senin ini, dia menyampaikan persoalan "Online Single Submission", tugas yang sudah dikerjakannya selama ini dan terkait dengan kuota impor dan aset dua belaj pihak.

"Bagi-bagi kuota, aku harus lapor kepada dia, dia yang jalanin. Pokoknya aku aman, tiap hari lapor kepada Pak Wali," paparnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menolak memberikan komentar kepada wartawan yang menunggu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa pertemuan antara Wali Kota dan Kepala BP Batam berlangsung hangat. "Bincang biasa sehubungan dengan rentang waktu tugas beliau."

Beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan, kata Amsakar, antara lain terkait dengan Klinik Berusaha di Mal Pelayanan Publik Batam dan rencana koordinasi dua pihak.

"Bagaimana mengoordinasikan, yang saya ingat dua hal itu saja. Tidak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, di Batam, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penyatuan dualisme wewenang di Kota Batam masih harus menunggu Pemilihan Umum 2019 selesai. "Tunggu Pilpres, sekarang masih koordinasi dengan Menko Perekonomian," kata Mendagri.

Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah kini masih berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemilu serentak, 17 April 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper