REI Sumut Targetkan 30.000 Hunian Terserap Pasar di Tahun Ini

Pengembang properti yang tergabung dari Real Estat Indonesia (REI) wilayah Sumatra Utara menargetkan 30.000 hunian terserap pasar di tahun ini.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 27 Februari 2019  |  16:30 WIB

Bisnis.com, MEDAN – Pengembang properti yang tergabung dari Real Estat Indonesia (REI) wilayah Sumatra Utara menargetkan 30.000 hunian terserap pasar di tahun ini.

Ketua REI Sumut, Andi Atmoko Panggabean mengatakan pertumbuhan sektor properti di tahun ini relatif stabil dengan asumsi pertumbuhan sebesar 15%. Dia menyebut setidaknya 30.000 unit hunian bisa terserap pasa pada sepanjang tahun 2019.

Dari survei terakhir yang dilakukan, potensi pasar properti untuk segmen hunian masih cukup besar dengan angka kekurangan pasokan atau backlog sebesar 800.000 unit.

"Prediksi kami, sesuai perencanaan ya masih stabil mungkin naik walaupun tidak besar, 15% dapat lah. Target kami untuk 30.000 [terjual di] tahun ini," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/2/2019).

Secara segmen, dia menyebut segmen rumah bersubsidi masih menduduki komposisi terbesar dengan porsi sebesar 80% dari 300 pengembang. Hal itu, katanya, sesuai dengan program Pemerintah mendorong kepemilikan hunian bagi konsumen dengan penghasilan perbulan di rentang Rp4 juta perbulan bahkan Pemerintah berencana untuk membuka akses bagi konsumen berpenghasilan Rp8 juta perbulan.

Dengan demikian, dia berujar, pasar properti bergerak lebih cepat untuk segmen rumah murah. Di sisi lain, untuk produk properti lain seperti rumah tapak, apartemen dan kondominium cenderung melambat setelah 2014.

"Rumah komersil tetap jalan tapi lambat tetapi tidak stagnan untuk rumah-rumah yang landed house. Kalau sudah rumah seperti apartemen, kondominium cukup berat [untuk bisa tumbuh] tidak seperti tahun 2014," katanya.

Adapun, beberapa penyebabnya yakni daya beli akibat suku bunga yang kurang kompetitif untuk produk kategori ini. Penyebab lainnya, katanya, kewajiban pelaporan untuk traksaksi di atas Rp500 juta bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, aturan tersebut membuat penjualan melambat karena terdapat kekhawatiran bahwa transaksi yang dilakukan bisa terjerat tindak pidana pencucian uang.

"Dulu pegawai negeri yang tingkat kepala dinas atau wali kota dan bupati berani jor-joran [membeli produk properti] karena enggak perlu lapor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," katanya.

Ketua Kehormatan Bidang Properti Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumatra Utara, Tomi Wistan mengatakan tahun 2019 belum bisa menggerakkan pasar untuk memilih produk dengan harga yang lebih tinggi. Sentimen daya beli, katanya, mengakibatkan konsumen lebih nyaman memilih hunian di klaster paling terjangkau.

Sebagai gambaran, di Medan, saat ini properti untuk kelas MBR yakni dengan kisaran Rp130 juta berkontribusi sebesar 70% dari total pasar. Sementara itu, 20% dari pasar kelas menengah ke bawah yakni hunian dengan harga kurang dari Rp500 juta. Sisanya, yakni sebesar 5% untuk kelas menengah ke atas dengan harga lebih dari Rp500 juta perunit.

Sementara itu, dia menyebut penjualan hunian untuk kelas menengah bawah mulai dinaikkan dengan memodifikasi tipe rumah sehingga harga yang didapatkan konsumen bisa lebih terjangkau. Pengembang, katanya, menawarkan produk yang lebih sederhana sehingga bisa mendorong minat konsumen untuk membeli hunian di atas Rp130 juta perunit. Alasannya, saat ini minat konsumen yang memang menggunakan hunian sebagai tempat tinggal bukan sarana investasi di segmen ini mulai naik.

"Kami melakukan downsize untuk menurunkan luas lahan sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perumahan, sumut

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top